Rekam Jejak Said Abdullah, Legislator PDIP yang Dukung Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta Dihapus

SURYA.co.id - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI menyatakan dukungan atas keputusan untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan senilai Rp50 juta bagi anggota dewan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP, Said Abdullah, usai gelombang demonstrasi yang merebak di sejumlah daerah.

Said, yang telah menjadi anggota DPR sejak 2004 dan kini menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, menilai kebijakan tersebut harus dilihat dari sisi etik dan kepatutan.

Menurutnya, tunjangan bagi anggota DPR tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut menyangkut nilai moral, empati, serta simpati kepada masyarakat yang saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

“Kita perlu mengukur diri. Saat rakyat mempertanyakan peran DPR, mempertanyakan fungsi wakil rakyat sebagai penyambung aspirasi, dan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, tidak pantas jika DPR masih menerima tunjangan yang nilainya begitu besar,” kata Said, Sabtu (30/8/2025), melansir dari Tribunnews.

Ia menegaskan, apabila tolok ukur etik benar-benar dijalankan, maka tidak akan ada lagi fasilitas maupun tunjangan yang melampaui batas kepatutan.

Said juga menilai bahwa anggota dewan seharusnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi rakyat.

“Jika kita memiliki empati terhadap kehidupan masyarakat yang masih banyak berada dalam kesulitan, tentu fasilitas berlebih dari pajak rakyat tidak akan kita nikmati,” tambahnya.

Lebih lanjut, Said mengajak para legislator untuk mendengar aspirasi publik dengan cara yang lebih simpatik, sehingga marwah lembaga DPR tetap terjaga.

PDIP sendiri, menurutnya, sudah menginstruksikan seluruh kader di parlemen untuk menumbuhkan sense of crisis dan terus mawas diri.

“Berdasarkan pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar tunjangan perumahan dihentikan, termasuk fasilitas lain yang tidak sesuai kepatutan. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih peka ke depan,” tegasnya.

Gelombang aksi massa yang menolak kenaikan tunjangan DPR masih terus berlangsung di berbagai daerah.

Situasi semakin memanas setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat tertabrak mobil taktis Brimob saat unjuk rasa pada Rabu (28/8/2025).

Rekam jejak Said Abdullah