Tak Seperti Nafa Urbach, Anggota DPR 3 Periode Ini Tak Masalah Rumah Jauh dan Naik KRL ke Senayan

SURYA.co.id - Pernyataan anggota DPR RI, Nafa Urbach, yang mendukung tunjangan perumahan Rp 50 juta untuk anggota dewan ramai jadi sorotan.

Bahkan, pernyataan ini berbuntut panjang hingga penjarahan rumah Nafa Urbach.

Nafa juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR imbas polemik ini.

Selain itu, di media sosial warganet juga ramai membanding-bandingkannya dengan Primus Yustisio.

Primus juga merupakan mantan artis yang kini banting setir jadi anggota DPR.

Primus bahkan sudah 3 periode terpilih menjadi anggota legislatif.

Warganet memuji sikap Primus yang berbanding 180 derajat dengan Nafa Urbach.

Primus tak masalah rumahnya jauh dari kantor, bahkan ia sering naik KRL untuk ngantor ke Senayan.

Aktris Jihan Fahira membagikan cerita menarik tentang kebiasaan sang suami, Primus Yustisio.

Baca juga: KRONOLOGI Rumah Nafa Urbach di Kawasan Elit Bintaro Dijarah Massa, Puluhan Orang Angkut Barang

Menurutnya, meski dikenal sebagai figur publik sekaligus anggota DPR RI, Primus justru lebih suka menggunakan KRL dibandingkan mobil pribadi.

Alasannya sederhana, yakni untuk menghindari kemacetan yang kerap terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

“Primus itu malas macet,” ujar Jihan dalam tayangan YouTube FYP Trans7.

Selain itu, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bogor, perjalanan menuju dapil juga dinilai lebih efisien dengan kereta.

“Kalau ke dapil memang enak naik kereta. Ada yang tiga jam perjalanan kalau pakai mobil, tapi lebih cepat kalau naik KRL,” jelasnya.

Faktor lokasi rumah turut mendukung pilihan tersebut.

Tempat tinggal mereka di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, hanya berjarak sekitar lima menit dari stasiun KRL.

Karena itulah, moda transportasi tersebut sering dipilih.

“Naik kereta itu memang paling efektif,” kata Jihan menambahkan.

Di sisi lain, publik juga menyoroti laporan harta kekayaan Primus. Berdasarkan data LHKPN tahun 2019, total asetnya disebut mencapai sekitar Rp73 miliar.

Kekayaan itu mencakup tanah dan bangunan senilai Rp58 miliar, sejumlah kendaraan pribadi dengan nilai sekitar Rp2,1 miliar, serta aset bergerak lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Jihan memilih tidak terlalu detail memberikan klarifikasi.

“Kalau Rp73 miliar mungkin terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak ya. Saya juga enggak pernah hitung persisnya, mungkin nilainya juga bertambah,” tuturnya.

Saat Irfan Hakim mencoba memastikan kebenaran nominal tersebut, Jihan hanya tersenyum dan menjawab santai,

“Enggak tahu, jangan bikin aku emosi,” ucapnya sembari berakting.

Baca juga: Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Nafa Urbach yang Janji Akan Serahkan Semua Untuk Rakyat

Meski enggan membicarakan angka pastinya, Jihan menekankan bahwa hal yang paling ia syukuri adalah kondisi finansial keluarganya yang sehat.

“Yang penting enggak punya utang,” pungkasnya.

Nafa Urbach Dukung Tunjangan Perumahan

Nafa Urbach, yang dikritik habis-habisan imbas dukung tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan. 

Melalui unggahan Instagram, Nafa Urbach menyatakan bahwa tunjangan Rp50 juta merupakan kompensasi karena saat ini anggota DPR sudah tak dapat rumah jabatan.

"Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak," katanya.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi NasDem ini lantas menyebut, uang tersebut bisa digunakan untuk mengontrak rumah di kantor DPR RI di Senayan.

"Jadi anggota dewan itu kan enggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia, enggak semuanya punya umah di Jakarta."

"Nah anggota dewan itu diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat senayan situ supaya memudahakan mereka menuju DPR," lanjut Nafa Urbach.

Di akhir video, dia juga menjelaskan kondisi dirinya yang harus macet-macetan ketika berangkat ke DPR.

"Saya aja yang tinggal di Bintaro, itu macetnya tu luar biasa. Ini kan sudah setengah jam di perjalanan masih macet, gitu," kata Nafa Urbach.

Pernyataan itu pun mendapat kritik pedas dari banyak pihak,

Nafa Urbach pun akhirnya menyampaikan permintaan maaf.

“Guyss maafin aku yah klo statement aku melukai kalian,” tulis Nafa Urbach melalui unggahan Instagram Story.

Nafa Urbach menegaskan, dirinya tidak akan menutup mata terhadap kebutuhan rakyat di daerah pemilihannya (dapil).

Nafa Urbach juga menekankan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Percayalah aku enggak akan tutup mata untuk memberikan hidup aku buat rakyat di dapil aku sebaik mungkin yang bisa aku kerjakan saat ini,” ujar Nafa Urbach.

Menurut Nafa Urbach, ia memahami kekecewaan masyarakat, terutama di tengah kondisi sulit yang dihadapi rakyat.

Karena itu, kritik dan masukan publik akan Nafa Urbach jadikan pengingat agar lebih sungguh-sungguh, amanah, dan berpihak pada masyarakat.

“Masukan dan kritik dari masyarakat akan menjadi pengingat agar saya bekerja lebih sungguh-sungguh, amanah, dan berpihak pada rakyat."

"Salam hormat dari saya untuk masyarakat semua,” tulis Nafa Urbach lagi.

Nafa Urbach juga menyampaikan bahwa timnya saat ini tengah berupaya membangun sumur bor di sejumlah desa di dapilnya yang terdampak kemarau.

Namun, Nafa Urbach mengakui pembangunan belum bisa menjangkau seluruh wilayah karena proses pengeboran membutuhkan waktu serta pencarian sumber air yang tepat.

“Mungkin belum terjangkau semua krn kan memang buanyak yah guys desanya dan butuh proses pengeboran yg tdk mudah krn harus mencari sumber airnya,” ungkap Nafa Urbach.

Polemik yang menimpa Nafa Urbach dan sikap berbeda yang ditunjukkan oleh Primus Yustisio memberikan gambaran kontras tentang bagaimana publik menilai wakil rakyat.

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, setiap pernyataan pejabat publik soal fasilitas atau tunjangan memang sangat sensitif.

Masyarakat menginginkan wakilnya menunjukkan empati dan kesederhanaan, bukan sekadar menjalankan hak administratif.

Kasus Nafa Urbach memperlihatkan betapa cepat opini publik bisa berbalik arah, bahkan berujung pada konsekuensi serius seperti penonaktifan jabatan.

Di sisi lain, sosok Primus yang memilih naik KRL justru dipuji karena dianggap dekat dengan realitas masyarakat.

Padahal, keduanya sama-sama memiliki beban kerja sebagai anggota DPR.

Dari sini, jelas bahwa ukuran kepercayaan publik tidak hanya diukur dari kinerja formal, tetapi juga dari simbol-simbol sederhana yang mencerminkan solidaritas dengan rakyat: cara bertransportasi, gaya hidup, hingga cara berbicara di ruang publik.

Kesalahan dalam mengomunikasikan kebijakan bisa lebih berbahaya daripada kebijakan itu sendiri.

Sebagai penulis, saya melihat bahwa kejadian ini adalah pengingat penting bagi semua pejabat publik.

Di era keterbukaan informasi, rakyat tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga menilai sikap, pilihan, dan sensitivitas moral para wakilnya.

Menjadi wakil rakyat berarti siap diawasi, dikritik, bahkan dibanding-bandingkan. Dan justru dalam kritik itulah, wakil rakyat diuji: apakah akan belajar dari kesalahan, atau justru mengulangi pola yang sama.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id