Pakar Pendidikan : Sekolah Rakyat di Jawa Timur Perlu Waktu dan Standar Evaluasi Jelas

Ringkasan Berita:

• Sekolah rakyat (SR) berpotensi besar memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Dr Achmad Hidayatullah SPd MPd PhD Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi dan Sains Umsura sebut pelaksanaan SR di Jatim berjalan sesuai rencana
• Ia mengingatkan pemerintah tidak mengabaikan kritik publik yang mengkhawatirkan SR hanya menjadi perpanjangan program bantuan sosial
• Agar kualitas tenaga pendidik dan fasilitas SR tidak tertinggal dari sekolah umum, ia menekankan pentingnya standarisasi guru

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Program Sekolah Rakyat (SR) yang telah berjalan lebih dari satu semester di Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

Namun demikian, tingkat keberhasilan program tersebut belum bisa diukur dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikan oleh Dr. Achmad Hidayatullah, S.Pd., M.Pd., Ph.D, Dekan Fakultas Pendidikan, Komunikasi, dan Sains (FPKS) Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).

Menurut Dayat, sapaannya, pelaksanaan SR di Jawa Timur sejauh ini telah berjalan sesuai rencana.

Baca juga: Hadiri Bimtek Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat se-Jatim, Mensos Gus Ipul: Satukan Tekad Bimbing Siswa

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki standar yang memadai untuk menguji efektivitas dan keberhasilan program tersebut.

“Sekolah Rakyat memang sudah berjalan di Jawa Timur, tetapi tingkat keberhasilannya tidak bisa diukur saat ini. Pemerintah masih memerlukan standar evaluasi yang jelas. Kita perlu memberi ruang dan waktu karena efektivitas pendidikan tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Jamin Akses Pendidikan Berkualitas

Ia menilai SR memiliki potensi strategis untuk menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat akar rumput.

Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kritik publik yang mengkhawatirkan SR hanya menjadi perpanjangan program bantuan sosial.

“Supaya Sekolah Rakyat benar-benar berkualitas, pengelolaannya perlu dikembalikan ke Kementerian Pendidikan. Evaluasinya juga harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan perguruan tinggi tidak hanya penting dalam penguatan pembelajaran, tetapi juga dalam proses evaluasi SR.

Perlu Gandeng Perguruan Tinggi

Menurutnya, pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sebagai mitra independen dalam melakukan evaluasi berbasis riset.

Ia juga menyoroti pentingnya kepastian karier bagi guru Sekolah Rakyat.

Menurutnya, misi mulia Presiden dalam menghadirkan SR bisa tereduksi apabila kualitas pelaksanaan, kurikulum, dan tenaga pendidik tidak dikelola secara layak.

“Jangan sampai misi suci Sekolah Rakyat terganggu karena persoalan kurikulum dan guru. Kurikulum tetap harus berada di bawah kewenangan kementerian pendidikan,” tambahnya.