Bansos Belum Merata, Mojokerto Percepat Pembaruan DTSEN 2026 

Ringkasan Berita:

• Mojokerto akui bansos belum merata, data DTSEN diperbaiki. 
• Warga miskin desil 1-4 jadi prioritas, diminta segera diverifikasi ulang. 
• Pemutakhiran data libatkan desa dan kecamatan agar tepat sasaran.

SURYA.CO.ID MOJOKERTO- Pemkab Mojokerto terus menyempurnakan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN), guna pemerataan penerima bantuan sosial (Bansos) tahun 2026.

Penyempurnaan data ini, sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat soal dugaan penyaluran bansos belum merata di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa atau Gus Barra mengatakan realita di lapangan masih ditemukan warga yang belum terakomodir bansos sehingga perlu segera dilakukan pembenahan data tersebut.

"Kami sudah menindaklanjuti aduan masyarakat melakukan pengecekan langsung, hasilnya memang masih ada ketidaktepatan dalam penyaluran bansos," ujar Bupati Mojokerto Gus Barra, Jumat (24/4/2026).

"Ini bukan sekadar kekeliruan data, tetapi menunjukkan sistem data kita harus diperbaiki secara serius," imbuh Bupati Gus Barra.

Baca juga: Aturan Baru Surabaya: Warga Tak Validasi DTSEN Ditangguhkan Layanan Publiknya

Menurut Gus Barra, perbaikan data krusial lantaran berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Dampak data yang tidak dapat berisiko menyebabkan lansia terlantar, anak putus sekolah dan terparahnya masyarakat tidak dapat mengakses layanan kesehatan di wilayahnya.

Pemutakhiran Data DTSEN di Kabupaten Mojokerto Secara Berkala

Gus Barra secara tegas meminta agar segera dilakukan pemutakhiran data DTSEN di Kabupaten Mojokerto secara berkala, akurat dan berbasis kondisi riil di lapangan. 

"Kita tidak hanya mengejar jumlah penyaluran tetapi juga ketepatan sasaran, dan peran kecamatan maupun desa sangat penting untuk menjangkau masyarakatnya," tegasnya.

Bupati Gus Barra juga meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto mengakomodasi warga terdata sebagai desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok prioritas sesuai skala kesejahteraan nasional.

Baca juga: Komisi A Ungkap 181.867 KK di Surabaya Lenyap dalam Data DTSEN, Kok Bisa ?

Kelompok ini merepresentasikan 10-40 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah, berdasarkan 39 variabel dari pemerintah pusat.

Mereka menjadi sasaran utama program bansos di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Sedangkan, desil 5 dapat diusulkan PBI-JK.

Masyarakat desil 1 mendapat perlindungan sosial, sehingga apabila belum mendapat bantuan hal ini menjadi indikator adanya kesalahan sistem yang perlu segera diperbaiki.

"Cermati masyarakat desil 1- 4 yang belum menerima bansos dan jika layak segera diusulkan. Tapi jika tidak sesuai kondisi, lakukan pembaruan desil," bebernya.