Fraksi Partai Golkar Soroti Data Warga Miskin hingga Pajak Komersial di RAPBD Jombang 2026

Di sektor lain, Golkar mendorong Pemkab agar serius mengembangkan potensi pariwisata, termasuk seni dan budaya lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Bagi kami, industri wisata dapat menciptakan perputaran ekonomi baru dan menguntungkan masyarakat di berbagai sektor," bebernya.

Validasi Data dan Perlindungan Guru

Pandangan akhir Fraksi Golkar juga turut menyinggung perlunya pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

"Masih ditemukannya warga miskin yang tidak masuk dalam data penerima bantuan. Kami minta Pemkab melakukan verifikasi lapangan secara intensif agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Dalam aspek layanan publik, Fraksi Golkar mengingatkan perlunya implementasi tegas SK Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Jombang, terutama untuk memastikan lingkungan aman bagi tenaga pendidik di seluruh jenjang sekolah.

Meskipun begitu, Golkar mengapresiasi sejumlah pembangunan fisik yang telah berjalan, termasuk peningkatan infrastruktur jalan yang dinilai memperlancar aktivitas warga dan memperkuat akses menuju lokasi wisata.

"Dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan program yang berpihak pada kepentingan rakyat, kami berharap pembangunan Jombang tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," pungkas Rahmat Agung Saputra.