Ringkasan Berita:

• Fraksi Golkar mendukung RAPBD 2026, namun mencatat perlunya optimalisasi PAD.
• Fraksi mendorong program yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, pengembangan wisata, serta pemanfaatan CSR.
• Golkar mengapresiasi kinerja positif BUMD sebagai motor ekonomi dan menilai pembangunan infrastruktur jalan telah berjalan baik.
• Fraksi menekankan pentingnya validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar bantuan tepat sasaran dan implementasi SK Bupati untuk melindungi tenaga pendidik dari kekerasan.

SURYA.co.id | JOMBANG - Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang menegaskan dukungannya terhadap berbagai langkah strategis Pemkab Jombang dalam pembahasan RAPBD 2026.

Sikap tersebut disampaikan melalui pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna bersama Bupati Jombang di Gedung DPRD Jombang, pada Kamis (13/11/2025) lalu.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Tanda Tangani RAPBD Jombang 2026, Pendapatan Daerah Dipatok Rp2,63 Triliun

Meskipun mendukung, ada beberapa catatan yang digaungkan oleh partai berlogo pohon beringin tersebut.

Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi Golkar, Rahmat Agung Saputra, menilai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan penguatan basis data wajib pajak sebagai gebrakan penting untuk memaksimalkan penerimaan daerah.

Agung menyebutkan bahwa langkah memperbarui data objek pajak, meningkatkan pengawasan, serta memperluas sistem layanan pajak berbasis digital merupakan pijakan kuat untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah.

Ia juga menilai kebijakan penyesuaian PBB-P2 yang lebih proporsional sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil tanpa mengabaikan potensi dari sektor industri dan komersial.

Selain sektor perpajakan, Fraksi Golkar turut menyoroti proyeksi peningkatan pendapatan retribusi daerah sebesar 2,60 persen pada 2026.

"Fraksi meminta agar seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menerapkan sistem pembayaran retribusi yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses melalui layanan daring," ucapnya, Sabtu (15/11/2025).

Golkar juga memberikan apresiasi terhadap tren positif kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Perumda Perkebunan Pangklungan menjadi salah satu BUMD yang disebut mengalami peningkatan signifikan berkat perbaikan manajemen dan inovasi di bawah jajaran direksi baru.

"Kami optimistis bahwa BUMD dapat menjadi motor ekonomi daerah jika terus memperkuat kolaborasi dan pengembangan usaha produktif," ujarnya melanjutkan.

Fokus Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wisata

Dalam pandangan akhir tersebut, Golkar mendorong Pemkab Jombang untuk lebih mengutamakan program pembangunan yang berorientasi langsung pada perbaikan ekonomi masyarakat.

Pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan sinergi program kementerian dinilai sebagai cara strategis untuk menambah ruang fiskal daerah tanpa membebani APBD.

"Selain itu, kami juga juga menekankan pentingnya memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terutama program 'satu dusun satu usaha prioritas' yang dinilai mampu membuka lapangan kerja baru serta menggerakkan ekonomi desa," ungkapnya.

Di sektor lain, Golkar mendorong Pemkab agar serius mengembangkan potensi pariwisata, termasuk seni dan budaya lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Bagi kami, industri wisata dapat menciptakan perputaran ekonomi baru dan menguntungkan masyarakat di berbagai sektor," bebernya.

Validasi Data dan Perlindungan Guru

Pandangan akhir Fraksi Golkar juga turut menyinggung perlunya pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

"Masih ditemukannya warga miskin yang tidak masuk dalam data penerima bantuan. Kami minta Pemkab melakukan verifikasi lapangan secara intensif agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran," tegasnya.

Dalam aspek layanan publik, Fraksi Golkar mengingatkan perlunya implementasi tegas SK Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Jombang, terutama untuk memastikan lingkungan aman bagi tenaga pendidik di seluruh jenjang sekolah.

Meskipun begitu, Golkar mengapresiasi sejumlah pembangunan fisik yang telah berjalan, termasuk peningkatan infrastruktur jalan yang dinilai memperlancar aktivitas warga dan memperkuat akses menuju lokasi wisata.

"Dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan program yang berpihak pada kepentingan rakyat, kami berharap pembangunan Jombang tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," pungkas Rahmat Agung Saputra.