DPRD Tuban Minta APH Usut Dugaan Pertalite Bermasalah: Perlu Uji Lab Secara Transparan

Ringkasan Berita:

• DPRD Tuban Desak Uji Lab Pertalite: Wakil Ketua DPRD Miyadi minta uji lab transparan untuk Pertalite yang diduga menurun kualitasnya, sebabkan kerusakan mesin.
• SPBU Diminta Bertanggung Jawab: Miyadi menuntut SPBU bertanggung jawab atas insiden kendaraan mogok, juga rekomendasikan pemeriksaan kendaraan dan penegakan hukum tegas.
• Pertamina Buka Posko Pengaduan: Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima 44 laporan masyarakat Tuban, membuka posko aduan hingga 2 November 2025.

SURYA.CO.ID, TUBAN – Maraknya keluhan warga Kabupaten Tuban, Jawa Timur (Jatim), terkait dugaan penurunan kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang menyebabkan masalah pada mesin kendaraan, mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, Rabu (29/10/2025). 

Ia mendesak, agar dilakukan uji laboratorium secara transparan dan menuntut pertanggungjawaban dari SPBU terkait. 

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah menerima 44 laporan masyarakat di Tuban.

Miyadi menyatakan, bahwa uji lab sangat krusial untuk memastikan kemurnian BBM. 

"Pertama, BBM yang dimaksud harus diteliti terlebih dahulu. Apakah benar bahan bakar itu murni atau sudah tercampur dengan zat lain," ujarnya.

Baca juga: Pertamina Siap Tanggung Biaya Perbaikan Kendaraan Terkait Dugaan Kualitas Pertalite di Tuban

Politikus PKB ini, juga menegaskan bahwa pihak SPBU harus ikut bertanggung jawab, jika terbukti ada warga yang membeli BBM di SPBU tertentu lalu kendaraannya rusak. 

"Kalau memang warga membeli BBM di SPBU tertentu lalu motornya rusak, pihak SPBU harus ikut bertanggung jawab," imbuhnya.

Pemeriksaan Kendaraan dan Penegakan Hukum

Selain menguji kualitas BBM, Miyadi juga merekomendasikan agar kendaraan yang mengalami kerusakan diperiksa secara menyeluruh. Ini bertujuan, untuk memastikan penyebab pastinya, apakah murni karena kualitas BBM atau ada faktor lain seperti usia dan kondisi kendaraan. 

"Motornya harus diinspeksi juga, apakah benar rusak karena BBM atau karena faktor usia," bebernya.

Dalam hal penegakan hukum, Miyadi meminta aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Tuban untuk tidak ragu bertindak tegas. 

"Kalau memang terbukti kesalahan ada di pihak SPBU atau BBM-nya, maka harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.

Baca juga: Polres Tuban Sidak SPBU, Merespons Soal Isu Pertalite Bermasalah

Pertamina Buka Posko Pengaduan

Menanggapi keluhan masyarakat, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengonfirmasi bahwa posko pengaduan masyarakat terkait dugaan kualitas Pertalite ini masih terus dibuka hingga 2 November 2025.

Untuk warga Kabupaten Tuban, posko aduan berlokasi di SPBU 5462305 Gedongombo, Kecamatan Semanding, Tuban, dan beroperasi setiap hari pukul 08.00–16.00 WIB. 

Selain datang langsung ke posko, masyarakat juga bisa melaporkan kejadian ini melalui Pertamina Call Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.

"Sampai dengan hari ini, untuk wilayah Kabupaten Tuban tercatat sudah ada 44 laporan masyarakat yang kami terima," ujar Ahad Rahedi.