Bojonegoro Masuk 20 Besar Serapan APBD Terendah, DPRD Ingatkan Dampak Pada Pelambatan Ekonomi Daerah

SURYA.CO.ID, BOJONEGORO - DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti penyerapan APBD tahun 2025 yang masih rendah sampai September 2025 ini.

Hingga akhir September 2025, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 37,07 persen. Kondisi ini menjadikan Bojonegoro sebagai daerah dengan realisasi belanja APBD paling rendah  urutan ke-20 di Indonesia. 

Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro menyebutkan, angka tersebut setara dengan Rp 2,89 triliun dari total pagu APBD yang mencapai Rp 7,80 triliun.

Capaian penyerapan ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 lalu, yaitu Rp 6,56 triliun.

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar mengemukakan minimnya serapan anggaran ini berdampak buruk bagi perekonomian daerah.

Rendahnya serapan anggaran menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Padahal, angka kemiskinan dan pengangguran di Bojonegoro masih cukup tinggi.

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong pemkab agar segera mempercepat penyerapan program sekaligus melakukan evaluasi terhadap OPD yang serapannya rendah,” kata Umar, Rabu (1/10/2025).

Umar menilai, kinerja Pemkab Bojonegoro sekarang lambat dalam mengeksekusi program. Tidak ada target dan dikerjakan serampangan alias asal jadi, sebelum tutup buku akhir tahun.

“Seharusnya serapan ini sesuai dengan target setiap triwulan, sehingga penyerapan menjadi berkualitas. Kalau cenderung dikejar di akhir tahun, dampaknya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

DPRD Bojonegoro, lanjut Umar, akan terus mendorong pemkab agar mengambil langkah cepat dalam memperbaiki pola serapan anggaran.

"Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat," tambahnya.

Umar mengimbau OPD untuk segera melaksanakan program yang telah direncanakan. Sehingga dengan demikian serapan APBD benar-benar bisa menjadi instrumen penggerak ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. *****