Ada Satgas MBG di Kota Surabaya, Ini Respon Ketua Komisi A DPRD

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Belum optimalnya pelaksanaan progam Makanan Bergizi Gratis (MBG), dan adanya sejumlah kasus dugaan keracunan MBG menjadi perhatian serius.

Pemkot Surabaya bahkan resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meneken Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/195/436.1.2/2025. Sebenarnya Satgas MBG itu sudah diteken 20 Agustus 2025 lalu.

Satgas MBG tersebut bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Kota Surabaya. Termasuk menyusun rencana kerja.

Baca juga: Pasca 7 Siswa SDN Semanding Diduga Keracunan Menu MBG, Pemkab Bojonegoro Panggil Seluruh Kepala SPPG

Bahkan dalam pelaksanaannya setiap menu MBG juga harus menemui standar. 

Yang tidak kalah penting adalah penyedia MBG atau vendor itu memiliki sertifikasi laik higienis.

"Kami mendukung pembentukan Satgas MBG di Surabaya. Semua harus kompeten dan profesional karena menyangkut kesehatan anak seluruh Indonesia," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko, Selasa (30/9/2025).

Satgas MBG di Kota Pahlawan itu akan melibatkan akademisi, media, serta berbagai sektor masyarakat untuk memastikan program berjalan efektif.

Program MBG ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Namun Yona menekankan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Satuan Pelayanan Pengawasan Internal (SPPI) agar pelaksanaan di lapangan sesuai SOP.

Baca juga: Ahli Gizi Dan Akuntan SPPG Panen Resto Mundur, MBG Untuk Siswa 12 Sekolah di Tulungagung Terhenti

Politisi Gerindra yang akrab di sapa Cak YeBe ini mengingstkan bahwa SPPI juga jangan tutup mata jika ada ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran.

Mereka harus berintegritas, independen, mampu mengatur distribusi logistik, mengawasi, sekaligus memberikan edukasi gizi agar anak-anak menerima makanan bergizi, aman, dan tepat waktu.

Pemkot perlu belajar dari berbagai persoalan layanan MBG di daerah lain.

Yona  mendorong agar pengawasan melibatkan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas serta tim psikologi dari perguruan tinggi maupun instansi terkait.

“Puskesmas bisa memantau kesehatan siswa penerima MBG, sementara psikolog dapat memantau perkembangan mental dan psikologi murid," ucapnya.

Baca juga: DPRD Jatim Sebut MBG Bagus Meski Ada Keracunan, Dorong Penguatan Pengawasan Sesuai SOP