Program MBG Didukung Anggaran Rp 268 Triliun, DPD RI Ungkap Dampak untuk Ekonomi Desa

Ringkasan Berita:

• Komite IV DPD RI memastikan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) 2026 sebesar Rp 268 triliun untuk Program MBG telah melalui pembahasan panjang dan ketat.
• Sekitar Rp 240 triliun akan langsung disalurkan ke daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna menggerakkan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan.
• Skema ini melibatkan koperasi desa, UMKM, dan produsen lokal. Diharapkan meningkatkan Nilai Tukar Petani serta memastikan dana berputar di daerah secara transparan.

SURYA.co.id, SURABAYA — Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI memastikan pembahasan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun telah melalui proses yang panjang dan ketat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan mampu memberikan efek domino di berbagai sektor.

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyampaikan keputusan tersebut telah melalui pembahasan kritis di parlemen. 

Anggaran BGN Tahun 2026

Anggaran BGN tahun 2026 mendapat dukungan kolektif seluruh anggota, dengan alokasi melalui fungsi anggaran pendidikan.

Persetujuan ini didasari komitmen bersama untuk menciptakan ekonomi sirkular yang nyata.

“Saat itu, pertimbangan dan pendapat DPD karena ini program luar biasa yang berdampak langsung ke rakyat, baik di kota maupun desa di seluruh Indonesia tanpa terkecuali,” kata Nawardi saat dikonfirmasi SURYA.co.id, di Surabaya, Sabtu (28/2/2026).

Langkah Strategis dan Progresif

Senator asal Jawa Timur itu menilai anggaran tersebut berdampak pada sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan ketahanan pangan.

Dinilai sebagai langkah strategis dan progresif, sekitar Rp240 triliun atau 93 persen dari total anggaran akan disalurkan langsung ke daerah.

Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan menerima alokasi rata-rata Rp500 juta setiap 12 hari.

Nawardi menilai skema ini menjadi sinyal kuat kebangkitan kedaulatan pangan daerah melalui suntikan modal kerja yang rutin dan masif.

Model penyaluran ini dirancang agar dana negara tidak tertahan di birokrasi pusat maupun daerah.

Anggaran akan langsung diterima unit pelayanan atau “dapur-dapur” penyedia MBG di berbagai wilayah.

“Dana ini akan menghidupkan kembali aktivitas pasar tradisional dan menggerakkan penggilingan padi di desa. Ini model ekonomi yang memastikan uang negara berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara,” tegasnya.

Libatkan Koperasi Desa dan UMKM

Nawardi juga mendorong BGN konsisten melibatkan koperasi desa, UMKM, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok.