Pasca 7 Siswa SDN Semanding Diduga Keracunan Menu MBG, Pemkab Bojonegoro Panggil Seluruh Kepala SPPG

SURYA.co.id, BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro langsung memanggil seluruh kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.

Hal ini dilakukan seusai insiden dugaan keracunan tujuh siswa di SDN Semanding.

Kepala dapur SPPG itu dipanggil mendadak dalam rapat koordinasi dan evaluasi yang pipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di ruang Anglingdharma, Kompleks Pemkab Bojonegoro.

Baca juga: Dugaan Keracunan MBG SDN Semanding, Dinkes Bojonegoro: Hasil Lab Sementara Makanan MBG Masih Aman

Nurul meminta program MBG harus diawasi lebih ketat dan Kepala SPPG juga diminta untuk memperhatikan kualitas dan kebersihan makanan.

Hasil rapat koordinasi dan evaluasi yang dilakukan bersama kepala SPPG tersebut.

Pemkab Bojonegoro mengeluarkan surat edaran, namun tidak dijelaskan detail mengenai isi surat tersebut.

"Bapak Bupati sudah mengevaluasi dan memberi surat edaran," ujar Nurul, kemarin (27/9/2025).

Dalam arahannya, Nurul menekankan kelapa SPPG harus menjalankan program dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan SOP yang berlaku.

“Anggaran MBG di Bojonegoro ini tidak kecil. Setiap hari negara mengeluarkan Rp 5 miliar untuk program ini, jadi semua punya tanggung jawab. Kalau ada masalah segera laporkan, jangan dianggap remeh,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Nurul juga menyinggung kasus lain yang diduga terkait program MBG.

Ia menyebut adanya 150 siswa SMPN 2 Balen di Desa Kenep Kecamatan Balen yang mengalami diare massal usai mengonsumsi menu MBG.

Namun, insiden tersebut tidak pernah dilaporkan ke Pemkab.

"Di SMPN 2 Balen Kenep, ada 150 anak tidak sekolah karena sakit diare, informasinya karena habis makan MBG ini kejadian real. Kalau suatu saat sampai menimbulkan korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab? Maka saya minta setiap kejadian segera dilaporkan ke pemkab," beber Nurul.

Dia juga mengingatkan para kepala SPPG agar menjalankan tugas pengawasan secara ketat, termasuk melakukan pengecekan makanan sebelum didistribusikan.

"Kalau ada korban jiwa, kepala SPPG juga ikut bertanggung jawab, karena ikut serta. Kalau ada kejadian minimal tuh harus melaporkan. Tidak bisa itu dibuat (ditangani) sendiri," sambungnya.

Sebagai informasi saat ini, tercatat ada 56 SPPG aktif di Bojonegoro.

Puluhan dapur itu melayani sekitar 154.308 ribu atau 46,21 persen penerima manfaat MBG.

Sementara, ada 16 SPPG lainnya baru terbentuk namun belum beroperasi penuh.

Ke depan, Pemkab Bojonegoro berharap ada perbaikan pada pelaksanaan program MBG di wilayahnya.