174 Dapur MBG di Jombang Belum Beroperasi Semua, Bupati Minta Publik Ikut Mengontrol Program Pusat

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang ternyata belum sesuai target. Dari total 174 dapur SPPG, baru 16 dapur yang beroperasi. 

Kondisi tersebut diungkapkan Bupati Jombang, Warsubi, saat ditemui seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jombang, Senin (29/9/2025). 

Menurutnya, pengawasan yang melekat dari berbagai pihak mutlak diperlukan agar program nasional ini tidak menyimpang dari tujuan awal.

"Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174 di Jombang. Semua harus terlibat, masyarakat terlibat, sekolah guru juga terlibat karena ini program pemerintah pusat," ucap Warsubi.

Mantan Kepala Desa Mojokrapak ini kembali menegaskan bahwa peran publik sangat penting untuk berjalannya program MBG ini. 

“Pemkab tentu menjalankan peran sesuai porsi, tetapi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Guru, sekolah, orangtua, bahkan masyarakat harus ikut memantau agar program berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Sejauh ini, data resmi terkait sebaran lokasi dapur MBG di Jombang masih dalam proses pendalaman. Sebelumnya, Bupati Warsubi juga mendapat laporan dari Dewan Pendidikan Jombang saat pertemuan, Rabu (24/9/2025). 

Laporan itu mencakup berbagai persoalan pendidikan, mulai dari dugaan pungutan liar, keterbatasan layanan MBG, hingga kasus penahanan ijazah oleh pihak sekolah.

Warsubi menegaskan, kualitas pendidikan di Jombang harus dibangun di atas azas keadilan dan transparansi.

“Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang harus dijamin bersama,” tegasnya.

Ia pun mengajak publik untuk aktif melaporkan bila menemukan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.

Warsubi percaya, kontrol sosial menjadi kunci agar MBG maupun kebijakan lain benar-benar memberi manfaat nyata bagi siswa di Jombang. ***