Pasca Viral 'Merampok Uang Negara', Fraksi PDIP Tulungagung Dilarang Membuat Konten Sampah di Medsos

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung, Erma Susanti meminta anggota Fraksi di DPRD Tulungagung untuk tidak sembarangan menggunakan media sosial (medsos).

Hal ini disampaikan Erma menanggapi fenomena Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PDI Perjuangan. Wahyudin dipecat oleh partai setelah dalam unggahan videonya menyatakan ingin “merampok uang negara” dan viral di medsos.

Menurut Erma, semua anggota fraksi sudah diinstruksikan untuk menjaga sikap dan kinerja. Medsos milik anggota DPRD harus merepresentasikan perjuangan partai dan simpati kepada masyarakat.

“Ketua DPD (Jawa Timur) juga sudah menginstruksikan itu. Semua harus punya empati dan kepedulian pada masyarakat,” ujar Erma, Senin (22/9/2025).

Ditambahkan Erma, jika medsos dipakai untuk konten sampah, maka akan direspons negatif oleh rakyat. Karenanya Erma meminta secara khusus, konten medsos anggota Fraksi PDI Perjuangan harus diperhatikan.

Selain hanya untuk merepresentasikan perjuangan partai dan kepedulian masyarakat, medsos juga boleh untuk aktivitas tugas anggota dewan. 

“Kami juga pantau konten medsis anggota fraksi. Yang standar saja, seperti Instagram, Tiktok atau yang lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut Erma menilai konten medsos akan memberikan gambaran kualitas sosok di baliknya. Jika medsos anggota DPRD berisi konten sampah, maka seperti itulah kualitas pemiliknya.

Demikian juga medsos partai akan merepresentasikan kualitas partai tersebut. “DPRD adalah representasi rakyat. Jadi harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur ini mengatakan, sikap tegas tentu akan diambil jika ada anggota fraksi yang membuat konten seperti Wahyudin Moridu. Proses verifikasi akan dilakukan dengan cepat, dan akan dilakukan pemecatan segera.

Menurutnya, PDI Perjuangan sebagai partai pelopor tidak hanya terkait tertib organisasi tetapi juga disiplin dari semua kader, termasuk  struktur partai  dan petugas partai. 

“Yang seperti itu (konten) sampah bukan wujud PDI Perjuangan sebagai partai pelopor, sehingga memang harus dibersihkan.  Jangan jadi contoh untuk yang lain,” pungkasnya. ****