Kasus Nasi Basi , Susu Afkir dan Jeruk Busuk di MBG, SMP di Jombang Harus Tetap Bertanggungjawab

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Persoalan akibat temuan menu tidak layak dalam program Makan Bergizi (MBG) di SMP Negeri 2 Jombang terus bergulir.

Dari sidak, Rabu (3/9/2025) lalu, Dewan Pendidikan Jombang menemukan nasi basi, jeruk busuk dan susu kadaluarsa.

Sebelumnya sejumlah wali murid mengeluhkan keterlambatan distribusi serta mutu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi. Beberapa siswa bahkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap hidangan. 

Sebagai catatan, penyaluran MBG di SMPN 2 Jombang ditangani oleh SPPG Kepatihan di bawah Yayasan Puspa Wijaya Abadi yang berlokasi di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang.

Meskipun sudah ada keterangan resmi dari SPPG dan Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan Jombang menekankan bahwa MBG seharusnya benar-benar mendukung peningkatan gizi peserta didik, bukan sebaliknya menimbulkan masalah. 

Mereka meminta seluruh pihak mengambil langkah perbaikan, bukan saling menyalahkan. Atas dasar itu, Dewan Pendidikan Jombang mengeluarkan beberapa poin rekomendasi. 

"Sekolah tetap melakukan pengawasan moral terhadap makanan yang diterima siswa dan segera melapor jika ada indikasi ketidakwajaran. Penyelenggara dituntut transparan terkait kualitas bahan, masa kedaluwarsa, serta jalur distribusi," kata Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim, Kamis (4/9/2025).

Kemudian, ahli gizi diminta memperketat pemantauan hingga ke tahap distribusi, serta orangtua diimbau aktif memberikan masukan melalui posko aduan yang telah disiapkan.

“Fokus utama kita adalah memastikan anak-anak mendapatkan makanan sehat dan bergizi sesuai tujuan program. Evaluasi menyeluruh dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan MBG ke depan,” tegasnya. 

Sebelumnya, vendor program dari SPPG Yayasan Puspa Wijaya Abadi, Lilis Wijayati, menegaskan tidak ada susu kadaluarsa yang diberikan kepada siswa. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar peristiwa serupa tidak terulang.

Kepala SMP Negeri 2 Jombang, Etik Nuroidah menjelaskan, pihak sekolah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengadaan maupun distribusi MBG.

Menurutnya, sekolah hanya menerima makanan dari penyedia dan menyerahkannya kepada siswa.

Sementara tenaga gizi dari BGN selama ini hanya memantau secara umum, tanpa keterlibatan penuh dalam teknis distribusi. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan sistem pengawasan.

"Senin lalu seharusnya dikirim pukul 11.00 WIB, tetapi baru sampai sekitar jam 13.00 WIB siang. Akhirnya siswa sempat kelaparan, bahkan wali kelas terpaksa membelikan roti. Besoknya (Selasa) juga terlambat lagi,” keluh Etik.

Ia juga membenarkan keluhan siswa soal nasi yang kurang matang. “Kami sudah sampaikan kepada siswa, kalau ada makanan tidak layak segera dilaporkan supaya bisa ditindaklanjuti,” ungkapnya. ****