Antisipasi Kerusuhan, Petugas Bersama Warga Hingga Perguruan Silat Jaga Kantor DPRD Tulungagung

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Sekitar 50 personel TNI dari Kodim 0807/Tulungagung berjaga di beranda maupun di ruang tengah kantor DPRD Tulungagung di Jalan RA Kartini.

Sekretaris DPRD Tulungagung, Sudarmaji, mengatakan penjagaan ini dilakukan untuk mengantisipasi unjuk rasa yang mengarah aksi anarkis, seperti yang terjadi di sejumlah daerah.

Pengamanan tidak hanya dari TNI, namun juga polisi, Satpol PP, Banser dan anggota perguruan pencak silat.

“Memang untuk personel polisi tidak sebanyak TNI, karena mereka kan juga fokus mengamankan kantornya masing-masing,” jelas Sudarmaji, Senin (1/9/2025).

Lanjutnya, pengamanan juga melibatkan warga sekitar yang bergabung dalam Pam Swakarsa.

Mereka memang tidak ada di gedung dewan, namun sewaktu-waktu siap datang membantu jika situasi genting.

Untuk personel pencak silat dan Banser berjaga saat malam hari.

“Warga sekitar kantor siap membela jika situasi genting. Untuk Banser, semalam ada 22 orang, ditambah dari anggota perguruan pencak silat juga banyak,” ungkapnya.

Personel pengamanan dari TNI ini menempati ruang tengah gedung utama.

Lokasi ini dinilai strategis untuk mengantisipasi pendadakan yang mungkin terjadi.

Sementara para staf sekretariat DPRD Tulungagung pindah tempat kerja di ruang aspirasi yang biasa dipakai berdialog dengan warga.

“Para staf tidak enak kalau mengganggu petugas yang berjaga. Jadi mereka pindah sementara ke ruang aspirasi,” sambung Sudarmaji.

Penjagaan ketat ini diberlakukan sampai situasi dinilai sudah aman dari ancaman.

Sudarmaji mengungkapkan, sebenarnya ada agenda unjuk rasa di DPRD Tulungagung.

Namun melihat perkembangan situasi nasional, aksi ini belum diketahui kelanjutannya.

“Mereka takut ditunggangi pihak lain. Sejauh ini tidak ada penanggung jawab, karena khawatir terjadi sesuatu,” katanya.

Pemkab Tulungagung melalui Sekretaris Daerah (Sekda) telah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi aksi anarkis.

Seluruh pegawai Pemkab Tulungagung diminta tidak mengenakan seragam, melainkan baju bebas rapi.

Seluruh kendaraan dinas plat merah juga tidak boleh digunakan dan diamankan untuk sementara waktu.

Selain itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta membentuk regu piket untuk menjaga kantor masing-masing.