Cerita Guru Honorer di Jombang Bergaji Rp800 Ribu, Miris dengan Kenaikan Tunjangan DPRD Jombang

Di tengah jargon peningkatan mutu pendidikan, para pendidik justru masih bertahan dengan idealisme, meski realitas ekonomi memaksa mereka mencari jalan lain demi menyambung hidup.

"Kontrasnya antara gemerlap tunjangan DPRD dan getirnya penghasilan guru honorer jadi potret nyata ketidakadilan sosial di daerah. Semoga ada keadilan yang utuh," pungkasnya.

Kesenjangan antara penghasilan wakil rakyat dan guru honorer di Jombang kian terasa mencolok.

Di satu sisi, anggota DPRD menikmati tunjangan perumahan dan transportasi yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Di sisi lain, para guru honorer yang setiap hari mendidik anak-anak bangsa justru masih harus berjuang dengan gaji ratusan ribu rupiah.

Merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2024, tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD Jombang ditetapkan sebesar Rp37,9 juta per bulan.

Wakil ketua menerima Rp21,8 juta, sedangkan anggota dewan mendapatkan Rp18,8 juta.

Belum lagi tambahan tunjangan transportasi sebesar Rp13,5 juta tiap bulan.

Totalnya, satu orang anggota dewan bisa membawa pulang tunjangan lebih dari Rp30 juta, bahkan menyentuh Rp51 juta bila dijumlahkan.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi pihak terkait soal honor guru honorer di Jombang.