Hadang Massa Jatim Menggugat di Grahadi Surabaya, JKSN Kerahkan Kiai dan Santri Demi Bela Khofifah

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Rencana M Sholeh menggalang aksi kelompok Rakyat Jawa Timur Menggugat pada 3 September 2025 mendatang, memancing reaksi dari Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) Jawa Timur.

JKSN menyatakan sikap mengaku siap menandingi aksi yang menuntut Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya itu.

Ketua Umum JKSN, KH Asep Saifudin Chalim menyatakan, pihaknya siap mengerahkan massa dua kali lipat lebih banyak untuk menghadang massa aksi Cak Sholeh tersebut. 

“Apa yang dilakukan Sholeh itu membuat gaduh Jawa Timur. Ibu Khofifah Indar Parawansa itu adalah Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU dan juga kepanjangan sekaligus representasi Presiden Prabowo di Jawa Timur, karena beliau gubernur,” tegas Kiai Asep dalam konferensi pers, Rabu (27/8/2025). 

“Sholeh mencerca Ibu Khofifah artinya mencerca dan menginjak-injak Islam dan juga menginjak-injak negara Indonesia,” imbuhnya.

Untuk itu ada tiga langkah yang akan diambil JKSN. Pertama, malam ini hingga 3 September 2025 mendatang ia memerintahkan seluruh JKSN membacakan hizib nashor, serta membaca surat Al Fiil sebanyak 300 kali. 

Kedua, Kiai Asep bersurat ke Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim untuk mencegah penerbitan izin aksi Rakyat Jatim Menggugat. 

“Dan kalau akhirnya aksi tersebut tetap terlaksana, kami siap turun bersama massa aksi tandingan untuk menghadang massa aksi Sholeh. Kalau mereka 1.000 orang, maka kami akan datangkan 2.000 orang,” tegas Kiai Asep.  

Ia bahkan siap untuk turun memimpin massa aksi bersama kiai dan santri Jawa Timur. Dikatakannya, JKSN memiliki jaringan massa mengakar yang siap untuk dikerahkan untuk menghadang aksi tersebut.  “Karena saya juga Ketua Umum Pergunu saya juga kerahkan untuk Pergunu ikut turun,” tegasnya.

Kiai Asep menegaskan, tuntutan M Sholeh dalam aksi ini juga tidak berdasar. Terutama terkait penghapusan pajak kendaraan bermotor. 

Dikatakan Kiai Asep, pajak kendaraan bermotor bukan hanya untuk Pemprov Jatim saja. Melainkan juga ada bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau dibebaskan gimana dengan daerah. Ini buktinya bahwa kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Khofifah itu memiliki dasar yang jelas dan tidak asal,” tegasnya. 

Seperti diketahui, Rakyat Jawa Timur Menggugat menjadwalkan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 3 September 2025 mendatang.

Mereka sudah mendirikan tenda di Taman Apsari sejak 21 Agustus 2025 lalu dan menghimpun donasi untuk logistik aksi. 

Ada 3 poin tuntutan yang disuarakan, pertama Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4,  Usut Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah di Pemprov Jatim, dan Hapus Segala Bentuk Pungli di Sekolah SMA/SMK Negeri di Jawa Timur. *****