Tanggapi Rencana Aksi 3 September 2025, Fraksi PKS DPRD Jatim: Jangan Bandingkan Jatim dengan Jabar

Rencana aksi 3 September 2025 yang akan berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, turut memantik reaksi dari PKS Jatim

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: irwan sy
Yusron Naufal Putra/TribunJatim.com
AKSI 3 SEPTEMBER - Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati saat ditemui di Surabaya, Minggu (24/8/2025). Lilik menanggapi rencana aksi demonstrasi yang rencananya berlangsung di depan Gedung Grahadi 3 September 2025. 

SURYA.co.id, SURABAYA - Rencana Aksi 3 September 2025 yang akan berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, turut memantik reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur.

"Secara umum, Fraksi PKS DPRD Jatim menghormati adanya penyampaian aspirasi. Dalam demokrasi menyampaikan pendapat itu hal-hal yang boleh. Asalkan tidak anarkis, tidak melakukan penggalangan yang negatif," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, Senin (25/8/2025).

Aksi 3 September ini digalang oleh sejumlah aktivis di Jawa Timur.

Isu yang akan dibawa adalah penghapusan pajak dan tunggakan pajak kendaraan bermotor seperti yang berlaku di Jawa Barat, baik untuk roda dua maupun roda empat.

Lilik yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jatim itu menilai, terkait urusan pajak sedianya sudah beberapa kali disampaikan kepada publik.

Pemprov Jatim dalam kesempatan beberapa waktu lalu telah melakukan pemutihan pajak secara segmentasi.

Lilik menilai ini tepat dilakukan.

Dibandingkan memutihkan seluruh wajib pajak yang ternyata bukan warga yang layak mendapat bantuan.

"Kita tidak bisa membandingkan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur karena jelas sangat berbeda," ujarnya.

Sebagai perbandingan, Lilik memaparkan bahwa kebijakan Pemprov Jabar itu dikeluarkan lantaran 40 persen wajib pajak enggan membayar atau menunggak.

Sementara di Jawa Timur, hanya sekitar 15 persen.

Menurut Lilik, jika seluruh wajib pajak digratiskan maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Lilik menilai upaya yang dilakukan Pemprov selama ini sudah cukup bagus.

Misalnya dengan tidak menaikkan nilai persentase penambahan untuk PKB dan BBNKB.

"Itu juga sebuah kebijakan yang satu-satunya diambil oleh provinsi. Provinsi lain kan menaikkan pajaknya. Jawa Timur tidak," tandasnya.

Meskipun demikian, Lilik kembali menegaskan bahwa ia menghormati adanya rencana aksi.

Ia pun berharap situasi tetap kondusif.

"Saya tentu berharap bahwa adanya demo nanti tanggal 3 ya. Mudah-mudahan tidak bersifat anarkis. Demo yang memang menyampaikan betul-betul pendapat," tandas Lilik.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved