Ringkasan Berita:

• Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat berdampak pada anggaran penanggulangan bencana Jatim.
• Anggaran belanja reguler BPBD Jatim terpangkas hingga 60 persen pada tahun 2025.
• Strategi optimalisasi anggaran 2026 dilakukan melalui: efisiensi belanja dan creative financing (menggalang dana stakeholder/dunia usaha).
• Pemprov Jatim berupaya mengakses program prioritas nasional (Rp 1.377 T) yang dialihkan dari TKD, serta menyiapkan alokasi cadangan BTT (Belanja Tidak Terduga).

SURYA.co.id | SURABAYA - Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat turut berdampak pada anggaran penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Adhy Karyono yang juga menjabat sebagai Kepala BPBD Jatim menegaskan anggaran untuk belanja reguler tugas pokok dan fungsi terpangkas sebesar 60 persen di tahun 2025.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, WK DPRD Jatim Deni Wicaksono Tegaskan Kunker ke Luar Negeri Dicoret di APBD 2026

Untuk itu, pihaknya secara khusus menggelar Rapat Koordinasi guna membahas Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana Melalui Optimalisasi Anggaran 2026 untuk Penanggulangan Bencana di Jawa Timur di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (12/11/2025).

“Kita tahu sebelum terjadi pengurangan TKD, penanggulangan bencana selalu menjadi prioritas. Akan tetapi belum tentu jadi prioritas di kabupaten kota. Memang bencana itu kan ya mudah mudahan nggak ada tapi pada kenyataannya siklusnya pasti ada. Maka hari ini ingin mengkoordinasikan langkah optimalisasi anggaran karena kalau minta tambahan anggaran kan sudah tidak bisa,” tegasnya.

Creative Financing

Dengan adanya pemangkasan anggaran yang signifikan, pertama yang harus dilakukan BPBD adalah melakukan efisiensi belanja. Dimana operasional OPD dioptimalkan seefisien mungkin.

Berikutnya adalah melakukan strategi creative financing.

Menurutnya banyak pendanaan yang bersumber dari stakeholder, dunia usaha, unsur masyarakat yang lain-lain yang selama ini digalang oleh BPBD Jatim.

“Ada kekuatan di luar. Yang mana mereka juga butuh eksis dalam penanggulangan bencana. Dan kita harus timbal balik akuntabilitasnya agar mereka merasa bantuan yang diberikan ada efeknya untuk perusahaan,” urainya.

Langkah berikutnya yang siap dilakukan Pemprov Jatim adalah aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama karena pengurangan dana TKD akan dialihkan dalam bentuk program prioritas nasional.

“Karena kan dialihkan dari dana transfer ke program prioritas nasional yang bisa kita akses Rp 1.377 trilliun yang sebetulnya kita bisa akses, di kementerian atau BNPB. Untuk Bansos memang kita anggarkan tetap full. Tapi untuk alokasi penanggulangan bencana berkurang sedikit. Tapi kita juga membuat alokasi cadangan BTT yang akan menolong kita untuk reguler,” pungkas Adhy.