Ketua Komisi C Eri Irawan Minta Optimalisasi Aset Pemkot Surabaya untuk Gerakkan Ekonomi Warga

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendorong agar dilakukan optimalisasi aset milik Pemkot Surabaya.

Eri Irawan menuturkan optimalisasi aset Pemkot Surabaya ini untuk mendukung bergeraknya ekonomi warga.

"Pengelolaannya menyesuaikan teritorial wilayah," kata Eri Irawan saat menggelar reses, menjaring aspirasi masyarakat di Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, dan Tenggilis Mejoyo, Surabaya Jawa Timur.

Eri menggelar dialog bersama berbagai elemen masyarakat, mulai ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga para pelaku UMKM di Kecamatan Mulyorejo.

Khusus terkait pemberdayaan UMKM untuk membuka lapangan kerja, Eri menghendaki agar aset-aset Pemkot Surabaya yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga.

Eri berharap dinas-dinas pemanfaat aset harus bisa menerjemahkan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang selama ini getol mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha warga.

“Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung. Aset bisa untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi," katanya.

Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania.

"Akan menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi. Bisa juga untuk aktivitas ekonomi warga lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Andrian, anak muda dari Kecamatan Mulyorejo, menyampaikan usulan tentang pemberdayaan UMKM di kampungnya agar bisa semakin menyerap lapangan pekerjaan.

”Banyak potensi yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa ini.

Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, menanyakan soal struktur APBD Kota Surabaya dan peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur.

”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ada tiga dimensi yang mengemuka dalam dialog itu di antaranya menyangkut pembangunan infrastruktur di perkampungan termasuk penerangan jalan dan pengelolaan persampahan.

Kemudian terkait pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan UMKM dan pembukaan lapangan kerja.