Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri Rp19 Miliar, DPRD Jatim Siap Kawal Program Pro Rakyat

SURYA.co.id, SURABAYA - Pasca keputusan penghapusan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri, DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim untuk menggencarkan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, turut membenarkan bahwa sekitar Rp19 Miliar alokasi kunjungan ke luar negeri saat ini memang dihapus.

Sebagai gantinya, anggaran tersebut digeser untuk berbagai program lain yang dinilai bisa berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Timur.

"Sejak awal kita yang di pimpinan itu kan sepakat untuk tidak melakukan PDLN atau Perjalanan Dinas Luar Negeri dan anggarannya dialihkan," kata Sri Wahyuni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (5/9/2025).

DPRD Jatim meminta agar OPD mulai merancang berbagai kegiatan yang bisa berdampak atau dinikmati langsung oleh masyarakat.

Misalnya, pemberian Bantuan Sosial kepada warga terutama yang masuk kategori miskin.

Upaya ini perlu dilakukan antar lini OPD di Pemprov Jatim.

Data penerima bisa mengacu di Dinsos.

Selain pemberian Bansos, pergeseran anggaran itu bisa juga diwujudkan untuk kegiatan Pasar Murah.

Sebab pasar murah dianggap sebagai program yang bisa langsung dinikmati masyarakat.

Selain itu, dapat menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Kemudian juga dapat mengendalikan inflasi, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap barang-barang, serta dapat memberdayakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan produsen kecil.

Sri Wahyuni menginginkan agar Pemprov turut menggandeng dewan untuk ini.

"Jadi kita nanti juga akan melakukan pengawasan untuk itu. Yang penting benar-benar dana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Monggo mau dikemas seperti apa," ungkap Sri Wahyuni.

Dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim sempat menyinggung terkait pergeseran anggaran PDLN serta penambahan pendapatan daerah dan Pikir yang tidak dapat direalisasikan.