SURYA.co.id | LUMAJANG - Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar, meminta masyarakat aktif mengawasi penyaluran bantual sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Dirinya pun mendorong adanya sinergi antara desa, Dinas Sosial, dan masyarakat sipil dalam pengawasan tersebut.

“Kalau bisa pakai aplikasi, pakai. Kalau masih manual, jangan ditutup-tutupi. Kita harus punya sistem yang memungkinkan rakyat ikut awasi," kata Indah, Kamis (7/8/2025).

Indah juga meminta agar setiap desa membentuk forum warga yang dapat menilai secara berkala keakuratan daftar penerima manfaat bansos.

“Bantuan sosial itu bukan sekadar angka dalam APBD atau APBN. Itu adalah harapan hidup rakyat yang hidup dalam keterbatasan. Jangan main-main dengan amanah seperti ini,” ujar Indah.

Politisi Gerindra itu menilai akar permasalahan distribusi bansos berasal dari data penerima manfaat yang tidak akurat.

Jika dimanipulasi atau tidak diperbarui secara berkala, Indah berujar kepercayaan publik akan runtuh, dan ketimpangan semakin parah akibat sistem yang tak bekerja dengan benar.

“Kalau ada yang tidak berhak tapi masih menerima, sementara yang benar-benar miskin tidak tersentuh, maka kita sedang menciptakan ketidakadilan dari dalam,” Jelas Indah.