Sosok 2 Mantan Pejabat yang Dampingi Abraham Samad di Polda Metro Jaya, Diperiksa Soal Ijazah Jokowi

SURYA.co.id - Kedatangan mantan Ketua KPK, Abraham Samad, di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2024), diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi jadi sorotan.

Pasalnya, ia datang dengan didampingi dua mantan pejabat. Yakni mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.

Melansir dari Kompas.com, Abraham bersama rombongannya tiba di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pukul 10.32 WIB. 

Mereka datang berjalan kaki dari arah lapangan atletik Polda menuju gedung tersebut, menciptakan suasana yang cukup mencuri perhatian.

Sepanjang perjalanan, rombongan menyanyikan lagu perjuangan “Maju Tak Gentar” yang dipimpin seorang perempuan dengan pengeras suara (toa).

Beberapa peserta membawa poster dengan pesan tegas seperti “Berjuang sampai titik darah terakhir” dan “Bila orang baik dikriminalisasi, maka orang jahat akan memimpin”.

Baca juga: Abraham Samad Siap Melawan Jika Jadi Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Tuding Kriminalisasi Berpendapat

Tak hanya itu, sejumlah anggota rombongan membawa pentungan yang diketuk-ketukkan, menciptakan irama tersendiri hingga Abraham memasuki gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Abraham hadir dengan mengenakan kemeja hitam dan jas abu-abu.

Ia tidak datang sendirian, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut mendampinginya.

Selain itu, hadir pula sejumlah aktivis dari LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, LBH Pers, IM+57, dan LBH-AP Muhammadiyah, menunjukkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Di lokasi, sejumlah anggota kepolisian terlihat berjaga ketika Abraham bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Berikut sosok dua mantan pejabat yang dampingi Abraham Samad.

1. Said Didu

Sosok Said Didu dikenal sangat vokal dalam mengkritik pemerintah.

Karier pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sementara karier birokratnya dirintis dari bawah di BPPT sejak 1987 mulai dari peneliti, merangkak sebagai pejabat eselon di badan riset tersebut.

Namanya mulai lebih sering wara-wiri menghiasi media massa nasional sejak ditunjuk menjadi Sekretaris Kementerian BUMN.

Baca juga: Rekam Jejak Todung Mulya Lubis yang Dampingi Abraham Samad di Polda Metro, Minta Prabowo Melihat Ini

Dia juga pernah terpilih sebagai anggota MPR di tahun 1997.

Sebagai petinggi di Kementerian BUMN, Said Didu juga diplot sebagai komisaris di beberapa perusahaan pelat merah di antaranya Komisaris PTPN IV (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Jebolan Teknik Industri Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga sempat menduduki kursi komisaris PT Merpati Nusantara Airlines, Komisaris PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit RSCM Jakarta.

Di awal rezim periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Said Didu ikut masuk dalam lingkaran pemerintahan tahun 2014-2016. Dia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Saaid.

Di tahun 2018, Said Didu dicopot dari jabatannya sebagai komisaris di Bukit Asam dan digantikan oleh Jhoni Ginting.

Pencopotannya dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dalam RUPSLB Bukit Asam.

Kementerian BUMN saat ini beralasan, pencopotan dari kursi Komisaris Bukit Asam dilakukan karena Sidu Didu dianggap sudah tidak sejalan dengan pemegang saham.

Said Didu sempat jadi sorotan saat dirinya memutuskan mundur sebagai PNS pada 13 Mei 2019.

Alasan pengajuan pensiun dari BPPT, agar dirinya bisa lebih leluasa mengkritik kebijakan publik yang dinilainya perlu diperbaiki.

Tercatat, dirinya sudah mengabdi sebagai ASN selama 32 tahun 11 bulan.

Langkah bersebrangan dengan rezim Jokowi juga pernah diambil Said Didu saat dirinya menerima tawaran dari Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pilpres.

Salah satu kritikan paling vokal dari Said Didu kepada pemerintah yakni terkait akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

Saat itu, Said Didu menilai kebijakan pemerintah dalam pembelian saham Freeport Indonesia lewat PT Inalum bisa merugikan negara. 

2. Saut Situmorang

Melansir dari Tribunnewswiki, bernama lengkap Thony Saut Situmorang, dirinya merupakan mantan Wakil Ketua KPK.

Namun dirinya mengundurkan diri pada 12 September 2019 karena kasus Revisi Undang Undang KPK.

Dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK bersama 3 orang lainnya yakni Basaria Panjaitan, Alexandar Marwata, dan Laode M Syarif

Mereka terpilih oleh Panitia Seleksi DPR untuk masa bakti 2015–2019. 

Di mana saat itu Saut Situmorang mendampingi Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pria kelahiran Medan Belawan, Medan, pada 20 Maret 1959 ini masuk Badan Intelijen Negara (BIN) pada 1987.

Pada rentang waktu 1997-2001, ia menjabat sebagai Sekretaris III KBRI Singapura.

Sedangkan pada tahun 2008 hingga 2011, Saut menjabat sebagai Sekretaris I KBRI Canberra, Australia.

Pada tahun 2013, ia juga menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada 2013.

Saut Situmorang juga dikenal sebagai dosen di Universitas Indonesia (UI), dan mengajar ilmu kompetitif intelijen.

Selain itu, ia juga merupakan dosen STIN hingga saat ini. 

Saut Situmorang pernah berhasil meraih penghargaan Life Time Achievement dari Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), pada 24 Mei 2022.

Hal itu, disampaikan Saut melalui akun Instagram miliknya, @sautsitumorang_ss.

Berikut Riwayat Pendidikannya:

- Universitas Indonesia, Sampai dengan tahapan Proposal untuk Doktor Stratejik Manajemen (Tertunda karena bertugas di KBRI Canberra 2008-2011)

- Universitas Persada Indonesia YAI,sampai saat ini masih Proses Penyelesaian Gelar Doktor Manajemen SDM

- Universitas Krisnadwipayana, Manajemen

- Universitas Padjadjaran, MIPA-Jurusan Fisika (Mendapat Gelar Mahasiswa Teladan)

- SMA Medan Putri

- SMP 461 di Aek Kanopan Labuhn Batu Utara

- SD Katolik Makmur di Medan

Riwayat Karier:

- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2015–September 2019

- Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara

- Staf Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara, 2015

- Program Pendidikan Regular LEMHANNAS Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional, 2013

- Sekretaris I Kedutaan besar Republik Indonesia Canberra, Australia, 2008–2011

- Sekretaris III Kedutaan besar Republik Indonesia Singapura, 1997–2001

- Badan Intelijen Negara, sejak tahun 1987.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id