Rekam Jejak Iptu Heru, Kapolsek Pati Kota yang Terluka saat Amankan Demo Tuntut Bupati Sudewo Mundur

Aksi unjuk rasa di kawasan Alun-Alun dan kompleks Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025), berubah tegang sejak pagi hari.

Ratusan massa berkumpul dengan satu tuntutan: meminta Bupati Sudewo keluar dari kantornya untuk berdialog langsung.

Namun, harapan itu tak terwujud. Menurut pantauan, kekecewaan massa berujung pada aksi pelemparan berbagai benda, mulai dari batu, botol air mineral, hingga potongan kayu, ke arah kantor bupati.

Situasi yang memanas membuat aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.

“Kami sudah mengecek kabar yang beredar terkait adanya korban meninggal dunia. Hasilnya, sampai sekarang nihil,” tegas Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu Setianto Artanto, dalam konferensi pers yang dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Baca juga: Sosok Teguh Bandang Waluya Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Sebut Karena Panggilan Hati

Meski tak ada korban jiwa, kericuhan ini meninggalkan daftar panjang korban luka.

“Total ada 34 orang yang dirawat di rumah sakit, baik dari pihak warga maupun anggota kepolisian,” ujarnya.

Cedera yang dialami beragam, mulai dari luka lebam, robek pada bagian tubuh, hingga kepala bocor. Sebagian besar korban juga mengeluhkan sesak napas akibat paparan gas air mata.

Hingga Rabu sore, tindakan medis masih diberikan kepada korban.

“Sekitar pukul 15.00 WIB, situasi sudah terkendali. Meski begitu, kami tetap melakukan penyisiran untuk memastikan keamanan,” tambah Artanto.

Kerusuhan ini menjadi sorotan publik, sekaligus peringatan bahwa penyampaian aspirasi di ruang demokrasi harus tetap mengedepankan ketertiban demi keselamatan bersama.

Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur

Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi hari yang penuh ketegangan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 

Ribuan warga dari berbagai penjuru daerah memadati Alun-Alun Pati dan kawasan Kantor Bupati untuk menuntut satu hal: Bupati Sudewo harus mundur dari jabatannya.

Tuntutan itu dipicu oleh kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang sempat diberlakukan oleh Sudewo.