Harta Kekayaan Bobby Rasyidin, Dirut KAI yang Dipanggil KPK Setelah 2 Hari Menjabat, Jadi Saksi

SURYA.co.id - Sosok Bobby Rasyidin jadi sorotan setelah terpilih menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang baru.

Tak cuma itu, Bobby juga dipanggil KPK setelah dua hari menjabat.

Harta Kekayaan Bobby Rasyidin pun jadi perbincangan netizen.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi melakukan perombakan jajaran pimpinan, termasuk posisi Direktur Utama.

Perubahan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham, yakni SK-224/MBU/08/2025 dan SK.039/DI-DAM/DO/2025 tertanggal 12 Agustus 2025.

Sebagai BUMN yang mengelola layanan transportasi kereta api penumpang dan barang di seluruh Indonesia, KAI juga melakukan rotasi sejumlah anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

Baca juga: Rekam jejak Bobby Rasyidin, Baru 2 Hari Jadi Dirut KAI Langsung Dipanggil KPK

Salah satu posisi yang mengalami penyegaran adalah kursi Direktur Utama yang kini dipegang oleh Bobby Rasyidin, menggantikan Didiek Hartantyo yang menjabat sejak 8 Mei 2020.

Dipanggil KPK

Bobby Rasyidin dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

Bobby dipanggil KPK pada hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. 

Ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur PT LEN Industri, jabatan yang dipegangnya dari tahun 2020 hingga 2025. 

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Kamis (14/8/2025), melansir dari Kompas.com.

Selain Bobby, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya. 

Mereka adalah Judi Achmadi serta Binsar Pardede dan Heri Purnomo, yang masing-masing menjabat sebagai SVP Solution Delivery dan VP Procurement di PT Sigma Cipta Caraka.Kasus Penyidikan Proyek Strategis Senilai Rp3,6 Triliun

KPK telah meningkatkan status perkara korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina ini ke tahap penyidikan sejak Januari 2025.