4 Pihak yang Respons Keras Soal Bupati Pati Sudewo Didemo Warga hingga Kisruh, Prabowo Menyayangkan

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati jalannya aksi protes maupun proses politik di DPRD Pati.

"Kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses yang kita hormati," kata Prasetyo.

Baca juga: Harta Kekayaan Sudewo, Bupati Pati yang Terancam Dimakzulkan dan Kini Terseret Kasus Korupsi di KPK

2. Gerindra Ingatkan Sudewo

Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, turut memberikan peringatan kepada Sudewo yang merupakan kader partai.

Ia menekankan pentingnya mendengar aspirasi warga sebelum mengambil keputusan.

"Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono.

Ia juga mengutip pesan Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dari Gerindra:

"Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut."

Sugiono mengaku memantau jalannya unjuk rasa dan mengapresiasi kondisi yang kembali kondusif pada sore hingga malam hari.

3. PKB Nilai Komunikasi Bupati Kurang Tepat

PKB, yang turut mengusung Sudewo pada Pilkada 2024, juga memberikan catatan kritis.

Wakil Ketua Dewan Syura PKB, Maman Imanulhaq, menilai respons Sudewo terhadap aspirasi publik kurang tepat.

"Niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspons oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati, sehingga tidak perlu terjadi anarki seperti yang kita saksikan sekarang," ujarnya.

Baca juga: Selain Kabupaten Pati, Jombang Juga Naikkan PBB 300 Persen, Warga Protes Pakai Cara Tak Lazim

Meski begitu, Maman menilai ada mekanisme formal yang harus diikuti terkait tuntutan mundur terhadap Sudewo. Ia mengingatkan bahwa aksi massa tidak boleh menggulingkan pejabat secara sepihak.

"Saya menganalogikannya dalam sholat. Jadi kalau imam, kunut itu hukumnya bukan wajib. Jadi kalau ada imam itu lupa kunut allahakbar. Tiba-tiba umat itu mengkoreksi, proteslah demo dengan melakukan subhanallah, subhanallah. Imam yang tahu aturan demokrasi, dia tidak akan bangkit untuk berdiri kembali baca kunut, dia akan tetap saja sejujurnya. Enggak peduli orang teriak habis-habisan, kayak gitu," kata dia.