Sosok Hamid Awaluddin yang Bantah Klaim Silfester Matutina Bertemu Jusuf Kalla, Pesan JK: Eksekusi!

SURYA.co.id - Ini lah sosok Prof Hamid Awaluddin yang membantah pernyataan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina soal pertemuannya dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Sebelumnya, Silfester mengaku telah bertemu dengan Jusuf Kalla 2-3 kali dan sudah ada perdamaian. 

Pernyataan Silfester ini diucapkan menanggapi kasus fitnah yang dilakukan dia terhadap Jusuf Kalla pada 2017 silam.

Silfester divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga putusan ini dikuatkan Mahkamah Agung pada 2019 silam. 

Kini, kasus ini diungkit kembali oleh Roy Suryo Cs saat Silfester getol membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kasus tudingan ijazah palsu. 

Baca juga: Nasib Silfester Matutina Usai Getol Bela Jokowi di Kasus Ijazah, Kini Mau Dijebloskan Bui Karena Ini

Roy Suryo Cs pun mendesak Silfester untuk dieksekusi ke penjara. 

Menanggapi hal ini, Silfester mengaku kasusnya sudah selesai.   

"Persoalan hukum dengan Jusuf Kalla sudah selesai dengan ada perdamaian, bahkan saya beberapa kali, 2-3 kali bertemu dengan pak JK. Dan hubungan kami sangat baik," kata Silfester. 

Silfester pun mengklaim sudah menjalani proses hukumnya, namun tidak diberitakan di media. 

 "Urusan proses hukum sudah saya jalani dengan baik. Memang waktu itu tidak ada diberitakan, baik saya maupun JK tidak pernah memberitakan di media," tukasnya. 

Pernyataan Silfester ini dibantah Prof Hamid Awaluddin yang juga dosen Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. 

"Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Jusuf Kalla tidak pernah bertemu Silfester membicarakan kasus ini," kata Hamid dikutip dari tayangan Kompas TV pada Selasa (5/8/2025). 

Diakui Hamid,dulu saat Silfester sedang menjalani persidangan kasus ini, dia meminta maaf kepada JK di pengadilan. 

Kuasa hukum lalu menyampaikan ke JK bahwa Silfester meminta maaf kepadanya. 

"Pak Jusuf Kalla saat itu menyatakan, wajib hukumnya memaafkan orang yang meminta maaf. Namun proses hukum itu kan urusan negara, lagian sudah berproses di pengadilan," kata mantan menteri Hukum dan HAM ini.