Antrean Capai 35 Tahun, Banyak Orang Tua di Jatim Mulai Daftarkan Anaknya Haji

SURYA.co.id | SURABAYA - Jumlah pendaftar ibadah haji di Jawa Timur saat ini sudah ada sekitar 1,5 juta orang, dengan masa tunggu naik haji sekitar 35 tahun.

Jika calon jemaah haji mendaftar tahun 2025 ini, baru tahun 2060 diperkirakan baru bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Artinya kesadaran untuk beribadah haji makin kuat. Termasuk gen Z juga mengikuti. Sudah banyak putra-putri keluarga di Jatim didaftarkan haji," kata Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Jatim Muhammad Asadul Anam, Rabu (23/7/2025).

Yang mendaftar mulai mendatarkan putra-putrinya yang masih gen Z tersebut dari kalangan ekonomi mampu.

Dalam ketentuannya, ada batasan usia anak mendatar haji.

Anam menyebut bahwa saat ini batasan usia anak yang boleh mendaftar haji sudah harus berusia 12 tahun.

Meski menguat dorongan agar anak usai bayi boleh mendaftar haji.

"Ketentuannya tidak demikian. Seingat saya dulu pernah. Namun tidak diteruskan karena bisa makin membeludak. Jadi sekarang batasan usia anak yang boleh mendaftar haji minimal berusia 12 tahun," urainya.

Sementara itu, pelaksanaan ibadah haji 2026 saat ini tengah disiapkan sejak dini.

Akan ada perubahan signifikan.

Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab penuh Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Sebelum ini, penyelenggaraan ibadah haji ditangani oleh Kemenag, melalui Dirjen.

Artinya badan itu akan fokus dalam pemberian layanan optimal kepada jemaah haji agar pelaksanaan haji makin optimal.

Lantas berapa kuota jemaah haji 2026 untuk Jatim?

Anam menyampaiakan sebenarnya potensi kuota itu sudah bisa diketahui pada pertengahan Juli kemarin.

Rencananya akhir Juli ini sudah bisa diketahui.

Sebagai gambaran, kuota haji setiap tahun di Jatim di angka sekitar 33.000 sampai 35.000.

Tercatat kuota ibadah haji 2025 yang baru saja tuntas, jumlah jemaah haji di Jatim yang berangkat sebanyak 35.152.

Apakah setelah penyelenggaraan diserahkan kepada BP Haji akan ada perubahan, semua masih menunggu ketentuan pusat.