20 Murid Baru SMPN Tercatat Siswa PDPD, Dindikbud Kota Mojokerto: Tidak Ada Diskriminasi

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Sebanyak 20 siswa peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) tercatat sebagai siswa baru di SMP Negeri Kota Mojokerto tahun ajaran 2025/2026.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kota Mojokerto Ruby Hartoyo, menyatakan kehadiran siswa PDPD di sekolah umum ini sebagai cerminan tidak ada diskriminasi di dunia pendidikan Kota Mojokerto.

"Mereka berhak menimba ilmu di lembaga pendidikan manapun tanpa memperdulikan kekurangan intelektual maupun fisik. Ada 20 murid baru (PDPD), baik fisik maupun intelektual di SMP Negeri," kata Ruby kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Rinciannya, tiga siswa di SMPN 1, empat siswa SMPN 6, satu siswa di SMPN 7, SMPN 8 dan SMPN 9 masing-masing enam siswa.

Sekolah reguler wajib menerima siswa PDPD, sesuai Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kewajiban Sekolah Formal Mengakomodasi dan Memfasilitasi Kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Guru di sekolah harus memperhatikan penuh lantaran sekilas siswa PDPD lambat belajar (Intelektual) ini terlihat layaknya anak normal, berbeda dengan siswa PDPD secara fisik yang dapat dikenali melalui pandangan mata.

Dindikbud juga berupaya melakukan pembinaan kepada lembaga pendidikan yang memiliki siswa PDPD.

"Upaya kita dengan memberikan pelatihan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek), bagi guru kelas maupun guru pendamping/BK dalam memfasilitasi kebutuhan PDPD," ungkap Ruby.

Adanya siswa PDPD ini menjadi tantangan tersendiri bagi para guru di sekolahnya, terutama bagi guru BK maupun guru pendamping khusus.

Namun tidak semua SMPN memiliki guru pendamping khusus untuk siswa PDPD.

"Yang ada adalah guru Pendamping khusus (Bukan Sarjana Psikologi tapi Sarjana Pendidikan Khusus). Memang belum semua sekolah memiliki karena terbatasnya SDM yang ada, jadi kembali pada point sebelumnya kita berikan pelatihan. Tantangan setiap guru tentu berbeda-beda lantaran kebutuhan masing PD pun juga berbeda," jelasnya.

Ruby meluruskan kemungkinan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya sekolah inklusi.

Namun wali murid bebas menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan manapun.

"Mungkin juga masyarakat belum tau adanya sekolah inklusi, sebenarnya tidak perlu malu karena justru di sekolah inklusi semua kebutuhan PDPD sudah bisa terpenuhi. Tidak seperti sekolah reguler yang masih terus kami benahi, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana yang ada," tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMPN 6 Kota Mojokerto, Widayatiningsih, mengungkapkan ada empat siswa baru dalam kategori siswa PDPD di sekolahnya.

"Tahun 2025 ini ada empat siswa PDPD, kalau tahun 2024 lalu ada 2 siswa," ucap Widayatiningsih.

Dia menegaskan, tidak ada diskriminasi terhadap siswa PDPD lantaran semua memperoleh pembelajaran yang sama.

Namun dari segi penilaian tentu ada kriteria khusus, yang berbeda dengan siswa normal.

Dirinya juga berupaya memberikan pendampingan khusus bagi siswa tersebut, melalui guru pendamping khusus dan guru BK untuk meningkatkan kemampuan siswa PDPD.

"Tidak apa-apa, guru juga sudah kita beri motivasi bahwa anak-anak (PDPD) harus kita tangani secara khusus. Kami menerima dengan tangan terbuka, biar dia bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang normal," bebernya.

Menurut Widayatiningsih, pihak sekolah harus jeli dalam menggali potensi yang dimiliki siswanya karena peserta didik yang tidak cemerlang akademik belum tentu masa depannya tidak berhasil.

"Pasti dia punya kelebihan di bidang lain itu yang perlu kami gali, yakin mereka mempunyai masa depan yang sama," tutupnya.