Pengamat IRPD Sebut KSM Manuver Politik DPRD Sidoarjo, Bakal Berakhir Begitu Tujuannya Tercapai

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Ramai-ramai pembentukan koalisi dan sikap politik sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo beberapa waktu belakangan, dinilai sebagai manuver politik untuk maksud tertentu. 

Menurut Nanang Haromain, pengamat politik dari Institute Research  Public Development (IRPD), munculnya Koalisi Sidoarjo Maju (KSM) dari partai-partai pemilik kursi di DPRD adalah fenomena yang umum dalam sistem politik, terutama di negara dengan sistem multipartai seperti Indonesia. 

“Tentu ada beberapa hal yang ingin dituju dalam pembentukan koalisi tersebut. Mereka berkumpul dan menjadi satu koalisi untuk mencapai tujuan bersama,” kata Nanang, Kamis (17/7/2025). 

Bahkan Nanang menganggap KSM lebih merupakan manuver politik yang terkesan prematur atau terlalu dini. Hal itu bisa dilihat dari komposisi anggotanya. Misalnya PDIP yang hanya hitungan jam baru bergabung. Pun Golkar yang sebelumnya mendukung bupati.  

Disebutnya bahwa KSM adalah wadah untuk menyatukan berbagai kepentingan politik, memperkuat bargaining power kepada pihak eksekutif. 

“Kita contohkan ketika fraksi-fraksi di DPRD bergerak dengan output formal kelembagaan seperti dalam penolakan LPJ APBD 2024 dalam rapat paripurna kemarin, jadi KSM ini menambah daya dobrak secara politik,” tandasnya. 

Apakah KSM ini akan menjadi koalisi yang bersifat jangka panjang, misal berlanjut sampai sampai pilkada, Nanang tidak yakin. Justru ia menilai KSM ini hanya membawa tujuan jangka pendek. 

“Koalisi ini hanya bersifat lokal, berbeda dengan koalisi nasional. Saya menilai bahwa ini murni gerakan politis dengan tujuan-tujuan tertentu. Sehingga ketika tujuan tercapai sesuai target mereka, saya rasa koalisi ini juga akan berakhir,” ungkap alumni UGM tersebut. 

Mengenai sikap PKB yang tidak masuk KSM tetapi menyatakan bakal tetap kritis, menurut Nanang itu upaya politik wait and see. Mereka berkalkulasi menunggu arah politik Sidoarjo bergerak ke mana. 

“Mereka sepertinya masih berusaha mengukur sehingga belum bisa bersikap tegas. Beda kalau misalnya, Bupati Subandi memegang PKB, mereka pasti akan all-out mem-backup bupati,” tandasnya. *****