Tidak Latah Gabung KSM Pasca Penolakan LPJ, PKB Sidoarjo Tetap Kritisi Pemerintahan Subandi - Mimik

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Suhu politik di Sidoarjo memanas pasca penolakan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Sidoarjo mengenai penggunaan APBD 2024.

Setelah tujuh partai pemilik kursi di DPRD Sidoarjo membentuk Koalisi Sidoarjo Maju (KSM), PKB memutuskan mengambil sikap sendiri.

Meski demikian, Ketua DPC PKB Sidoarj,o Abdilah Nasih menegaskan bahwa partainya bakal tetap kritis pada pemerintahan yang dipimpin Bupati Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. 

“Kemarin kami menerima LPJ 2024 karena pemerintahan yang berjalan tahun itu merupakan kepala daerah yang diusung PKB. Namun kita tetap memberikan sejumlah catatan yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman fraksi lain,” kata Nasih di Kantor DPC PKB Sidoarjo, Kamis (17/7/2025). 

Namun pihaknya mengaku tetap memahami sikap fraksi-fraksi lain yang menolak LJP tersebut. Nasih menyebut hal itu sebagai dinamika politik sehingga perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah. 

Termasuk ketika Golkar, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan PDIP membentuk koalisi, PKB juga mengaku menghormatinya. “Menuju titik yang sama itu bisa menjadi jalannya berbeda. Dan itu tidak apa-apa,” ujarnya. 

Persoalan LPJ APBD 2024 dirasa sudah selesai. Sekarang PKB menyatakan telah mengambil sikap sebagai mitra kritis pemerintah. Bersama KSM atau tidak bersama, PKB menilai juga tidak ada masalah. 

“Sekarang kondisinya sudah berbeda. Kami bukan partai pengusung. Sehingga kami nyatakan bahwa sikap kami adalah mitra kritis. Selama kebijakan berpihak kepada rakyat pasti kita dukung, tetapi sebaliknya ketika kebijakan atau programnya tidak sesuai, PKB akan kritis,” tegas Nasih. 

Dicontohkan dalam pembahasan RPJMD 2025 - 2029, PKB mengkiritisi program-program pemerintahan Subandi - Mimik. Seperti program 100.000 tenaga kerja, beasiswa pendidikan, dan sejumlah program lainnya. 

“Kita tegaskan bahwa program harus benar sesuai kebutuhan masyarakat. Bukan cuma program elektoral,” lanjut Ketua Fraksi DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori dalam kesempatan yang sama. 

Kemudian kegagalan Pemkab Sidoarjo dalam Porprov IX Jatim 2025, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan merekomendasikan agar KONI Sidoarjo dievaluasi secara menyeluruh. 

“Pogram 100.000 tenaga kerja, kita benar-benar kritisi agar teralisasi dengan baik, program Rp 500 juta per desa  per tahun juga demikian, kita kritisi agar tidak sekadar menjadi program elektoral,” tandasnya. 

Kemudian program rehabilitasi warung, pihaknya minta ditingkatkan anggarannya tetapi harus lebih selektif. Program beasiswa yang dirasa ambigu juga disorot karena bentuknya lebih ke bantuan pendidikan, bukan beasiswa. 

“Sebanyak 14 program pemerintahan Subandi - Mimik itu kami dorong agar benar-benar landing dengan baik. Namun untuk kritis itu kan tidak harus bergabung dalam koalisi secara formalitas begitu, kita bisa bersama-sama tetapi tetap independen, atau bisa juga punya sikap yang berbeda dengan sikap koalisi,” tandasnya. *****