Dulu Dipuji, Dedi Mulyadi Kini Malah Dikritik Gegara APBD Jabar, Mendagri: Kalah Sama Sri Sultan

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini malah dikritik oleh Mendagri Tito Karnavian gara-gara APBD Jawa Barat.

Padahal, sebelumnya Dedi Mulyadi sempat dipuji-puji oleh Tito.

Tito kini bahkan menyebut Jawa Barat kini kalah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi sorotan usai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 di wilayahnya mengalami penurunan signifikan.

Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai provinsi dengan serapan anggaran tertinggi secara nasional, kini turun ke peringkat ketiga, di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca juga: Rekam Jejak Farhan Wali Kota Bandung yang Berani Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Dapat Dukungan Pedagang

Kondisi ini mendapat perhatian langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar pada Senin (7/7/2025).

“Dulu Jawa Barat selalu nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan dan Pak Lalu Iqbal dari NTB,” ujar Tito dalam forum tersebut, seperti dikutip dari TribunJabar.id.

Tito secara tegas meminta Pemprov Jabar untuk segera melakukan evaluasi serta percepatan realisasi anggaran.

Ia menekankan bahwa penurunan ini perlu dijadikan alarm serius bagi jajaran Pemprov.

“Gubernur Dedi Mulyadi harus segera bergerak cepat. Penurunan ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sebagian besar alokasi APBD 2025 difokuskan pada pembayaran utang dan berbagai kewajiban lainnya.

Total APBD Jawa Barat tahun 2025 mencapai Rp 37 triliun, namun menurut Dedi, tidak seluruhnya bisa digunakan untuk program pembangunan atau pelayanan publik.

“Dari Rp37 triliun itu, sekitar Rp6 triliun dibagi ke kabupaten/kota dalam bentuk dana bagi hasil kendaraan bermotor,” jelasnya.

Sementara sisanya sebesar Rp31 triliun, menurut Dedi, telah tersedot untuk berbagai kewajiban, antara lain:

• Utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp600 miliar
• Tunggakan BPJS Rp334 miliar
• Operasional Bandara Kertajati Rp60 miliar
• Operasional Masjid Al-Jabbar sekitar Rp40 miliar
• Tunggakan ijazah siswa sebesar Rp1,2 triliun yang dibayar melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).

“Jangan dikira anggaran Rp31 triliun itu semuanya bisa dipakai. Banyak yang harus kami lunasi dulu,” kata Dedi, Rabu (9/7/2025).

Meski dihadapkan pada beban fiskal yang berat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, infrastruktur tetap harus diperbaiki, bantuan pendidikan untuk siswa dan santri tetap dilanjutkan, dan penanggulangan bencana harus sigap dijalankan.

“Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani. Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya,” tegasnya.

KDM juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tidaklah mudah. Namun ia memastikan tidak akan lari dari tanggung jawab.

“Belanja akan diperketat, tapi kami tidak akan mengorbankan hak rakyat. Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja, meski dengan nafas fiskal yang pendek,” pungkasnya.

Dulu Dipuji

Diberitakan sebelumnya, segala usaha Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam melakukan gebrakan baru akhirnya membuahkan hasil.

Hal ini membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan pujian kepada Dedi Mulyadi.

Tito menyebut hal ini merupakan prestasi kinerja Pemprov Jawa Barat.

Pujian tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Ditjen Bina Keuangan, Kamis (8/5/2025).

Dalam paparannya, Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

"Kalau belanjanya kurang, maka otomatis uang yang beredar di masyarakat juga kurang, dan swasta juga tak bergerak karena tidak dipicu, tidak distimulasi pemerintah," jelas Tito.

Saat memaparkan hasil evaluasi realisasi pendapatan dan belanja provinsi se-Indonesia, Tito secara khusus mengapresiasi kinerja Dedi Mulyadi.

"Kita lihat Jawa Barat bagus, realisasi pendapatan 32 persen. Ini apresiasi saya untuk Pak Gubernur Pak Dedi. Angka ini menunjukkan prestasi, menunjukkan kinerja, tak bisa dibantah," ujarnya.

Menurut Tito, pencapaian 32 persen realisasi pendapatan hingga 2 Mei 2025 tergolong tinggi.

Selain itu, kinerja belanja Provinsi Jawa Barat juga dinilai sangat baik. 

"Pembelanjaan juga lumayan bagus, tertinggi bahkan. Belanja seluruh provinsi kalah oleh Jabar, 21,91 persen. Artinya uang beredar, tapi masih punya cadangan sebanyak lebih kurang 11 persen atau 10 persen. Artinya kalau ada bencana dan lain-lain, itu Kang Dedi ada uang," jelas Tito lagi.

Tito juga menyebut beberapa daerah lain yang menunjukkan kinerja positif, seperti Yogyakarta dengan realisasi belanja 21,73 persen dan pendapatan 29,76 persen.

Lalu Sumatera Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id