Dewan Desak Segera Gelar Pilkades : Ratusan Desa di Jatim Tak Punya Kades Definitif

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Persoalan ratusan desa yang belum memiliki kepala desa (kades) definitif di Jawa Timur (Jatim), terus menjadi atensi DPRD Jatim. 

Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi A DPRD Jatim menyampaikan kondisi ratusan desa tersebut kepada Komisi II DPR RI, Rabu (9/7/2025). 

Kunjungan ke DPR RI ini, memang dilakukan sehari setelah rombongan Komisi A ini berkunjung ke Kemendagri. 

Meski tidak spesifik membahas penundaan Pilkades, namun dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu, turut berbicara tentang pentingnya kades definitif. 

Dalam pertemuan itu, rombongan Komisi A diterima oleh Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin dan anggota Muhammad Khozin. 

"Kami sampaikan, bahwa ada sekitar 125 desa di Jawa Timur yang statusnya masih perpanjangan," kata Anggota Komisi A DPRD Jatim, Abdullah Muhdi saat dikonfirmasi dari Surabaya. 

Kepada DPR RI, rombongan DPRD Jatim menitipkan aspirasi agar pelaksanaan Pilkades bisa segera dipastikan. 

Sebab, dalam penjelasan Kemendagri sebelumnya, Pilkades belum bisa digelar lantaran terkendala regulasi.

UU nomor No 3 tahun 2024 masih butuh Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis. PP itu saat ini masih dalam proses harmonisasi antar kementerian. 

Muhdi mengungkapkan, berdasarkan penjelasan yang ia peroleh dari Komisi II DPR RI, proses harmonisasi terus didorong. 

Kabar baiknya, kemungkinan di akhir tahun ini bakal ada semacam surat edaran dari Kemendagri untuk pelaksanaan Pilkades. 

Kabar itu pun disambut baik oleh para anggota Komisi A DPRD Jatim. 

Menurut Muhdi, pemerintahan desa memiliki peran vital. 

Tanpa kades definitif, DPRD Jatim khawatir akan mengganggu stabilitas pelayanan. 

"DPR RI sudah rapat dengan Kemendagri, dan katanya insya Allah akhir tahun ini akan ada pelaksanaan Pilkades. Kami berharap tidak mundur lagi," terang Muhdi.