Mirip Gebrakan Pramono Anung, Dedi Mulyadi Akan Tebus Ijazah Ditahan Sekolah, Gelontorkan Rp 600 M

SURYA.co.id - Kebijakan baru diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait ijazah yang ditahan pihak sekolah.

Dedi bakal menebus ijazah tersebut. Untuk itu ia sudah menganggarkan Rp 600 miliar.

Kebijakan ini mirip seperti gebrakan Gubernur Jakarta, Pramono Anung.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengambil langkah tegas dalam menjamin hak pendidikan bagi siswa kurang mampu.

Melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 600 miliar untuk menebus ijazah siswa yang tertahan di sekolah akibat tunggakan biaya pendidikan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bentuk komitmen Pemprov dalam memberikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh warga.

Baca juga: Ini Instruksi Dedi Mulyadi yang Bikin Sekda Jabar Herman Suryatman dan Wagub Erwan Damai: Totalitas

“Saya sudah mendapat informasi tadi malam hampir Rp 600 miliar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU,” ujar Dedi, Sabtu (5/7/2025), dalam rekaman video resmi.

Dana tersebut diprioritaskan untuk menutupi sebagian tunggakan pendidikan siswa yang ijazahnya masih tertahan di sekolah.

Berdasarkan perhitungan, total tunggakan siswa mencapai Rp 1,2 triliun, akumulasi dari beberapa tahun terakhir.

Gubernur Dedi menekankan bahwa setiap siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan.

Ia menyampaikan bahwa sekolah yang menerima dana BPMU harus berkomitmen untuk tidak lagi menahan ijazah.

“Sekolah-sekolah yang menerima dana BPMU memiliki janji atau komitmen untuk tidak menahan ijazah,” tegasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat distribusi ijazah bagi ribuan siswa, sehingga mereka bisa segera melanjutkan pendidikan atau masuk ke dunia kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah taat membayar pajak.

Menurutnya, dana dari pajak inilah yang memungkinkan pemerintah melaksanakan program-program yang berpihak pada rakyat kecil.