Ini Instruksi Dedi Mulyadi yang Bikin Sekda Jabar Herman Suryatman dan Wagub Erwan Damai: Totalitas

SURYA.co.id - Terungkap isi instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang bikin Sekda Jabar Herman Suryatman dan Wagub Erwan Setiawan berdamai.

Instruksi Dedi Mulyadi tersebut membuat Herman sadar dan mengakhiri ketegangannya dengan Erwan.

Diketahui, hubungan Herman Suryatman dan Erwan Setiawan kini diklaim telah membaik setelah sempat terjadi ketegangan dalam komunikasi.

Bahkan, keduanya tampak begitu akrab ketika menhadiri Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (1/7/2025) pagi.

Herman mengatakan, hubungan dan komunikasi dengan Wakil Gubernur dalam keadaan baik dan sudah cair Kembali.

“Baik-baik saja. Kita sudah komunikasi. Ya dinamika dalam pemerintahan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hal biasa,” kata Herman, melansir dari Tribun Jabar.

Baca juga: Rekam Jejak Erwan Setiawan, Wagub Jabar yang Geram Kerap Dilangkahi Sekda Herman Suryatman

Lebih lanjut, ia mengaku telah bertemu langsung dengan Erwan Setiawan pada malam sebelum siding paripurna.

Di momen tersebut, keduanya pun berbincang Panjang lebar untuk meluruskan hal yang sebelumnya sempat menimbulkan ketegangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Yang paling penting kan tujuan sama, Jawa Barat Istimewa. Saatnya kita bahu-membahu. Sudah ketemu, ngopi bareng,” ujar Herman.

Pertemuan itu pun menjadi momen penting untuk menyamakan kembali persepsi dan semangat kerja antara dua pejabat penting tersebut.

Ia juga menegaskan, dalam pertemuan tersebut dibahas secara jelas terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pejabat. 

Menurutnya, sebagai Sekda Jabar, ia bertugas untuk membantu kepala daerah, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, dalam menyusun, mengoordinasikan, hingga mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. 

“Kalau Sekda ya sesuai tugas dan fungsi, membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan,” jelasnya. 

Ia juga menyatakan bahwa dirinya akan terus bekerja secara profesional dan normatif, sesuai peran birokrasi yang diembannya. 

“Kalau saya normatif saja. Dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan. Sekali lagi saya tegaskan, saya loyal,” ucap Herman tegas.

Ia mengatakan, ketegangan yang sempat terjadi tidak akan mengendorkan semangatnya untuk bekerja sebagai Sekda Jabar.

“Harus tambah kencang, persoalan kita kan sangat kompleks. Kita punya banyak pekerjaan rumah (PR), pengangguran, kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya,” ujar Herman.

Isi Instruksi Dedi Mulyadi

Herman juga mengingat instruksi dari Dedi Mulyadi. 

Menurutnya, sejak awal Dedi Mulyadi, sudah memerintahkan agar semua pejabat di Pemprov Jabar bekerja totalitas.

“Kita harus totalitas untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, untuk mendorong mengakselerasi pembangunan, dan tentu sembari memberdayakan masyarakat,” katanya.

Senada dengan Herman, Erwan Setiawan mengakui konflik dengan Sekda Jabar tersebut sudah selesai.

“Sudah aman, beres. Tadi malam kita sudah berbicara panjang lebar,” ujar Erwan, Selasa. 

Erwan pun mengaku sudah memberikan arahan kepada Sekda agar bekerja seusai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 

“Sekarang saatnya bekerja bersama Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda serta seluruh OPD di Jabar. Kita bersatu membangun Jawa Barat Istimewa,” ucapnya. 

Sementara dengan Gubernur Jabar, Erwan mengaku baru diagendakan bertemu dalam waktu dekat ini.

“Belum, belum. Baru hari ini mau komunikasi dengan Gubernur. Tapi sudah clear,” ucapnya.

Respons Dedi Mulyadi

Menanggapi isu keretakan tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan, sebenarnya Herman dan Erwan sudah lama saling kenal.

Bahkan, keduanya sempat bekerja sama di Kabupaten Sumedang.

“Wagub dengan Sekda mereka sudah bestie lama. Ketika Wagub jadi Wabup Sumedang, Sekdanya kan Pak Herman. Jadi mereka bukan orang yang baru kenal, mereka sudah deket lama,” kata Dedi saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (1/7/2025). 

Dedi juga menyatakan bahwa ia memang sengaja menugaskan keduanya untuk menghadiri sidang DPRD Jabar bersama sebagai simbol bahwa koordinasi antarpimpinan sudah kembali harmonis. 

“Mereka sudah ketemu, hari ini mereka berdua ditugasin sama saya bareng ke DPRD,” ujar Dedi.

Berawal dari Saling Sindir

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar), Herman Suryatman, mendapat sindiran keras dari Wakil Gubernur (Wagub) Erwan Setiawan.

Sindiran ini muncul saat DPRD menyoroti utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ke BPJS Kesehatan senilai Rp 300 miliar.

Pihak DPRD menilai, Herman selaku Sekda Jabar sekaligus Ketua TAPD seharusnya bertanggung jawab menjelaskan masalah tersebut.

Ternyata, Wagub Jabar Erwan melontarkan sindiran karena mengetahui Herman kerap berhalangan hadir dalam agenda rapat.

“Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir."

"Dan sekarang pun di kantor enggak pernah ada,” kata Erwan dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025). 

Mendapat sindiran keras dari Wagub Erwan, Herman pun tak tinggal diam. 

Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam agenda Rapat Paripurna DPRD Jabar, lantaran harus mendampingi

Menanggapi hal ini, Sekda Herman Suryatman menyampaikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh tugas dinas mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meninjau lokasi bencana di Purwakarta.

Ia mengaku tengah menjalankan program reformasi birokrasi dengan pendekatan “sabubukna”—bekerja totalitas dan responsif di lapangan. 

“Namanya juga reformasi birokrasi sabubukna, bukan hanya duduk di belakang meja,” ujar Herman, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Birokrasi sububukna adalah pendekatan dengan bekerja secara totalitas dan responsif di lapangan.

Sementara Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, pun menguraikan hal serupa.

"Pada kemarin tidak datang paripurna itu, karena waktu itu saya ada tugas," kata Dedi di Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).

Penugasan itu sebagai bentuk pembagian tugas yang wajar dalam struktur pemerintahan, apalagi jika Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan hadir.

"Kalau Menko harus didampingi sekelas Sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi harus bagi tugas," ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id