Soroti Tingginya Angka Perceraian di Jatim, Komisi E Minta Ketahanan Keluarga Masuk RPJMD 2025-2030

"Pemerintah memang harus hadir melalui berbagai kebijakan terkait ketahanan keluarga," kata Puguh saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (25/6/2025)

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Deddy Humana
surya/yusron naufal putra
RAPAT PARIPURNA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas saat hadir dalam rapat paripurna belum lama ini. Terkait pembahasan RPJMD Jatim 2025-2030, Puguh ikut mendorong agar ketahanan keluarga sebagai salah satu prioritas. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas sependapat jika urusan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. 

Puguh beralasan, dengan diatur dalam RPJMD maka nantinya akan banyak produk regulasi yang bisa dihasilkan.

"Pemerintah memang harus hadir melalui berbagai kebijakan terkait ketahanan keluarga," kata Puguh saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (25/6/2025).

Puguh menjelaskan, ketahanan keluarga memang tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan domestik saja. Apalagi berdasarkan data, angka perceraian di Jawa Timur juga masih tinggi. 

Hal ini kemudian berimbas pada sejumlah hal. Termasuk di antaranya banyaknya perempuan harus menjadi kepala keluarga. Jumlahnya hampir 20 persen dari total 10,8 juta rumah tangga di Jatim.

Perceraian menjadi salah satu penyebab tingginya angka ini. "Makanya kenapa penting sekali isu terkait ketahanan keluarga ini," terang legislator dari dapil Malang Raya ini.

Selain urusan perceraian, Puguh juga menyinggung masih tingginya angka pernikahan dini. Sehingga berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Puguh setuju jika ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus dalam RPJMD. 

"Apalagi Jawa Timur kan penduduknya besar. Kekuatan rumah tangga menjadi sangat penting sekali menurut saya," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, usulan tentang ketahanan keluarga masuk RPJMD disuarakan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati. Lilik mendorong Pemprov Jatim agar menjadikan ketahanan keluarga sebagai prioritas utama dalam RPJMD 2025-2030.

Lilik menegaskan hal ini penting lantaran masih tingginya data perceraian di Jawa Timur. Dalam penjelasannya, Lilik mengungkapkan tingginya angka perceraian bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal kuat bahwa institusi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sedang dalam kondisi rapuh.

“Jika keluarga goyah maka pembangunan daerah akan berdiri di atas pondasi yang rapuh pula,” kata Lilik kepada wartawan, Rabu (25/6/2025). ****

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved