Bupati Warsubi Tanggapi Masukan Dewan Terkait RPJMD Jombang 2025-2029

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Dalam rapat paripurna DPRD Jombang, Bupati Warsubi menyampaikan respons atas pendapat umum yang disampaikan tujuh fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025–2029. 

Setiap poin masukan dari legislatif direspons secara komprehensif oleh kepala daerah tersebut.

Menjawab kritik Fraksi PDI Perjuangan yang menilai arah kebijakan RPJMD masih bersifat terlalu global, Warsubi menekankan tahapan pembangunan telah diformulasikan sejalan dengan misi pemerintahan lima tahun ke depan. 

"RPJMD sebagai panduan utama bagi penyusunan rencana kerja tahunan daerah (RKPD), dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan, terutama bagi pelaku UMKM dan kelompok rentan," ucapnya dalam keterangan yang diterima SURYA pada Selasa (24/6/2025). 

Tanggapan juga disampaikan atas perhatian Fraksi Golkar terkait ketimpangan pengembangan sumber daya manusia. Warsubi menyampaikan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dari jenjang PAUD hingga SMA, tanpa membedakan gender.

Menanggapi persoalan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran yang diangkat beberapa fraksi, Bupati memaparkan program-program prioritas seperti penciptaan wirausaha baru di setiap dusun, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, serta bantuan sosial yang dikoordinasikan secara terintegrasi.

Menjawab Fraksi PPP yang mengusulkan penguatan nilai-nilai religius dalam pembangunan sosial, Warsubi menegaskan bahwa pembangunan spiritual masyarakat masuk dalam prioritas kebijakan.

"Kenaikan insentif bagi guru ngaji serta pembangunan rumah ibadah dan ruang publik tematik hingga tingkat desa," katanya. 

Kritik dari Fraksi Gerindra soal akses infrastruktur di wilayah pedesaan terpencil juga mendapat perhatian. Warsubi menyatakan bahwa wilayah-wilayah seperti Jipurapah tidak akan ditinggalkan dalam agenda pembangunan, termasuk melalui program terpadu bersama TNI seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

"Usulan edukasi keselamatan terkait penggunaan kembang api yang disampaikan oleh dewan juga diterima positif oleh pemerintah daerah," ungkapnya. 

Sementara itu, Fraksi PKS-NasDem menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM di sektor kesehatan dan ekonomi digital. 

Menjawab itu, Warsubi menyampaikan rencana untuk memperluas pelatihan teknologi digital dan pengembangan pasar daring berbasis wilayah eks-kawedanan guna membantu UMKM naik kelas.

"Kami juga berkomitmen dalam pelaksanaan program prioritas seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan semesta (UHC), perbaikan drainase, pemasangan lampu penerangan jalan, serta alokasi dana desa melalui skema bantuan keuangan yang nilainya bisa mencapai hingga Rp 1 miliar per desa," bebernya. 

Peningkatan layanan publik dan percepatan iklim investasi turut menjadi agenda reformasi daerah, seiring diberlakukannya Perda Nomor 7 Tahun 2024.

Fraksi Demokrat menyoroti pembinaan sektor olahraga dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam tanggapannya, Warsubi menyatakan dukungan berkelanjutan kepada KONI serta mendorong pertumbuhan industri kreatif dan UMKM sebagai penggerak ekonomi desa.