Imbas Didatangi Rismon Sianipar di Rumah, Kasmudjo Diminta Dilindungi LPSK, Projo: Demi Kemanusiaan

Hal lain yang melatar belakangi dia turun ke lapangan adalah adanya bukti yang disajikan Dittipidum secara elektronik saat jumpa pers beberapa waktu lalu.

Dia menduga dari bukti-bukti itu Jokowi lulus bukan sebagai sarjana, tapi sarjana muda. 

"Kalau terdaftar sejak awal sarjana muda, maka tidak ada skripsi, tidak ada pembimbing skripsi dan tidak ada KKN. Dan tidak ada ijazah sarjana kehutanan. Kalua sarjana muda, hanya mendapat gelar BSc. Dari daftar nilainya, hanya 122 SKS, 88 mata kuliah wajib, 34 mata kuliah pilihan," tudingnya. 

Menanggapi hal ini, kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan tidak bisa diuji keabsahannya keterangan orang yang sedang sakit. 

"Apalagi keterangan dari istri, itu bersifat sekunder," katanya. 

Menurut Rivai, keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu tidak memiliki nilai karena tidak di bawah sumpah dan itu tidak akan menjadi pengaruh dalam proses penyelidikan. 

Rivai mengaku bingung dengan sikap Rismon yang awalnya mempersoalkan ijazah, tapi kini melebar kemana-mana. 

Dia bahkan menyindir Rismon laiknya auditor Dikti. 

"Saya menjadi agak bingung jugapertama mempersoal kepalsuan ijazah, sekarang kok seolah-olah menjadi auditor Dikti nih. Melihat persyaratan perkuliahan seseorang, sampai ada ke desa KKN segala macam," sentilnya. 

Meski begitu, dia tetap berfikir positif, mungkin itu dilakukan Rismon untuk kepentingan pembelaannya di persidangan mendatang. 

"Di sisi lain silakan-silakan saja, apapun temuannya bawa saja ke sidang, biar nanti hakim akan mendengar kedua belah pihak. Dari apa yang disajikan oleh jaksa, termasuk dari pihak kami, termasuk apa yang diperoleh teman-teman," katanya. 

Rivai mengaku tidak akan pernah mau ikut dalam gendang yang dimainkan Rismon Cs karena itu tidak akan pernah selesai. 

"Kita ingin ini dituntaskan, kalau memang ada hal=hal yang dianggap ini minor, dan bisa jadi satu argumentasi pembelaan, monggo. Dibawa saja ke sidang, nanti biar hakim yang menilai. 

"Tidak bisa ini terus berlarut, semakin gaduh. Menurut saya ini harus segera diselesaikan secara hukum," tegasnya.  

Ditolak Kasmudjo