Akhirnya Dedi Mulyadi Bertemu Mendikdasmen usai Gebrakannya Dikritik, Malah Dipuji Soal Ini

Ubah Jam Masuk Sekolah

Selain itu, Dedi Mulyadi juga sempat menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik yang mencakup pengaturan jam masuk sekolah hingga pembatasan aktivitas siswa di luar rumah sejak pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.

“Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 06.30,” kata Dedi Mulyadi, dalam video yang diunggah di media sosial, Rabu (4/6/2025).

Di sisi lain, terdapat aturan di level pemerintah pusat mengenai jam pelajaran.

Dulu, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 era Mendikbud Muhadjir Effendy.

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter.

Permendikbud maupun Perpres di atas masih berlaku. Namun, dalam aturan tersebut, tidak tercantum soal kewajiban jam dimulainya sekolah, melainkan diatur soal total durasi jam belajar.

Ditolak Orang Tua Siswa dan Guru

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto mengatakan, terkait kebijakan tersebut tentu aturannya harus jelas, terutama ketika siswa sudah tiba di sekolah atau sudah berada di kelas pada pukul 06.00 WIB.

"Kalau itu digunakan untuk pengajian ya gak apa-apa, bagus. Tapi jam 6 pagi itu mau ngapain saja, apakah ada yang namanya pengajian atau apa, gak mungkin kalau olahraga," ujarnya saat dihubungi, Minggu (1/6/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Atas hal tersebut, Dwi mewanti-wanti jika pemerintah ingin mengubah kurikulum, tentunya harus ada induk acuannya agar tidak merugikan masyarakat, mengingat di masing-masing satuan ada induk kurikulumnya.

"Jadi ada blue books, ada kisi-kisinya, nah itu jangan diubah. Maka sebelum diputusin masuk pagi itu, harus ada bedah kurikulum induk dulu, terus konten apa yang harus disisipkan, baru bicara waktu," kata Dwi.

Untuk itu, dia menyarankan Dedi Mulyadi meminta pendapat ahli sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar nantinya tidak sampai merugikan masyarakat, terutama siswa di setiap sekolah di wilayah Jawa Barat.

"Jadi pak gubernur gak memahami itu, seharusnya kan memanggil ahli, minta pendapat ahli, baru diputuskan konten yang diinginkan."

"Kalau masih harus dintroduksi, ya ubah kurikulumnya, sehingga tidak merugikan semua pihak," ucapnya.