Rekam Jejak Said Didu yang Berani Bongkar Sosok Mafia Tambang di Raja Ampat, Singgung Bahlil

Said Didu pun mengingatkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diubah hingga semua memudahkan perusahaan pertambangan, karena tak perlu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Terus habis itu masih kurang, Undang-Undang Cipta Kerja diubah sehingga tidak perlu AMDAL lagi semua," ujarnya.

"Jadi memang Jokowi mengubah Undang-Undang untuk menjual negara ini," tegasnya. 

"Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, udahlah Jokowi memang ini menjual negara ini," ucapnya berkali-kali.

Tak berhenti di sana, Said Didu juga menyinggung pembuatan PSN.

"Masih kurang, maka dibikinlah PSN. Kalau ada yang khusus Proyek Strategis Nasional yang mentorpedo semua," jelasnya.

Selain Jokowi, Said Didu meminta Airlangga Hartanto, Luhud Binsar Panjaitan, hingga Bahlil bertanggungjawab atas kerusakan alam di Indonesia.

"Nah, saatnya kita membuka semua, siapa di balik ini semua? Jangan Jokowi semualah, Airlangga Hartanto harus bertanggungjawab walaupun dia teman saya, karena dia yang mengelola semua PSN."

"Menteri Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan harus bertanggungjawab karena dia ikut mengubah aturan," tegas Said Didu.

"Bahlil juga harus bertanggungjawab. Kenapa coba? Tahun 2022, saya kenal baik Menteri ESDM Arifin Tasrif, itu dicabut kewenangannya. (Saat itu) izin tambang dan hutan dibatalkan, tapi dipindahkan ke Menteri Investasi, Bahlil pada saat itu. Pada saat itu terjadi persaingan antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan Bahlil. Kelihatannya pada saat itu anak emasnya pindah, dari Luhud ke Bahlil mulai 2022," jelasnya.

Said Didu menegaskan sejak saat itu semua izin tambang melalui Bahlil yang berstatus sebagai Menteri Investasi.

Said Didu pun meminta Presiden Prabowo untuk meng-audit semua yang dilakukan oleh Bahlil.

Sebagai informasi, isu pertambangan di Raja Ampat menjadi sorotan setelah viral di media sosial.

Pemerintah melalui Menteri ESDM baru bergerak setelah tagar Save Raja Ampat bergaung.

Hasilnya, empat dari lima perusahaan tambang nikel di Raja Ampat izinnya dicabut.