Tuduhan Rismon Sianipar ke Jokowi Selain Lokasi KKN Jokowi Fiktif, Terbaru Soal Masa Studi di UGM

Ia mendengar wilayah tersebut baru disahkan sekitar tahun 2000-an.

Dengan begitu Jokowi yang lulus sekitar tahun 1985 menjadi tidak masuk akal.

“Di media sosial dikatakan desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana belum ada desanya dipakai KKN."

"Kalau bisa meminta camatnya membongkar arsip mahasiswa UGM,” jelasnya.

Tudingan Rismon itu langsung dibantah Sekretaris Desa (Sekdes) Ketoyan, Tofan Bangkit Sanjaya. 

Tofan menyebut pernyataan Rismon menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah.

Tofan Bangkit Sanjaya lalu menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000.

"Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik (sekretaris desa), dan perangkat lain," jelas Tofan kepada awak media, Jumat (13/6).

Sambil memperlihatkan buku catatan desa, Tofan menyebut bahwa pada 13 September 1954, telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengesahkan jabatan Lurah, Djentoe Abdul Wahab.

Baca juga: Buntut Rismon Sianipar Tuduh Lokasi KKN Jokowi Fiktif, Sekdes Ucap Menyesatkan, Warga Beber Fakta

"Dalam buku ini tertulis lengkap, ada satu lurah, satu carik, dan tiga kebayan yang sekarang setara dengan kepala dusun. Ini bukti sahih bahwa pemerintahan desa sudah berjalan sejak dulu," tegasnya.

Tak hanya satu dokumen, Tofan juga menunjukkan buku Later C serta buku-buku lawas lain yang memperkuat keberadaan administratif Desa Ketoyan sebelum era reformasi.

"Kalau menurut arsip dan buku desa ini, tahun 1954 sudah ada lurah aktif. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum tahun itu pun Desa Ketoyan sudah ada," katanya.

Tofan menilai klaim yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000-an sebagai pernyataan yang keliru dan tidak berdasar.

"Kalau ada statement yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk tahun 2000-an, berdasarkan data dan dokumen desa, itu jelas keliru dan menyesatkan," tandasnya.

Sementara terkait kegiatan KKN yang dilakukan Jokowi di desa itu, diakui warga dan tokoh masyarakat setempat.