Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo Soroti LKPJ APBD 2024

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo menyorot sejumlah hal seputar Laporan Keterangan Pertanggungjaban (LKPJ) APBD 2024. 

Berbagai sorotan itu, disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo terhadap Raperda Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Selasa (10/6/2025).

Partai Gerindra, melalui juru bicaranya Pratama Yudhiarto menyoroti perekonomian Sidoarjo 2024 yang tumbuh positif 5,54 persen. 

“Memang tumbuh, tapi turun dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang peningkatannya 7,63 persen dan 6,16 persen,” katanya. 

Sorotan lain terkait PD Aneka Usaha, laba bersih 2024 yang disetor 2025 tidak memenuhi target dan menunggu RUPS. 

“Hal ini menunjukkan kinerjanya kurang serius. Kami sarankan segera mengagkat direksi yang profesieonal agar lebih maju dan berkembang,” tandasnya. 

Terhadap Perumda Delta Tirta, Gerindra melihat kejanggalan dalam penghapusan hutang usaha yang dimasukkan ke laba bersih. 

Kemudian terkait pajak daerah 2024 yang targetnya Rp 1,2 triliun, realisasi Rp 1,4 miliar atau 113 persen, dianggap OPD-nya kurang matang dalam menganalisa petentuan potensi, sehingga lampauan terlalu tinggi. 

Sementara Fraksi PKB, melalui jubirnya Muhammad Rojik juga menyoroti banyak hal.   

Di antaranya terkait banyaknya kades berurusan dengan hukum, termasuk masalah PTSL dan sebagainya.

PKB mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar lebih tegas dan serius dalam melakukan pembinaan terhadap aparatur desa.

Fraksi PKB juga menilai banyak aset Pemkab Sidoarjo yang pemanfaatannya kurang maksimal. 

“Kami mendorong segera diadakan tenaga kearsian dan pembangunan depo arsip. Agar data kearsipan aset bisa lebih bagus,” ujar Rojik. 

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pembebasan lahan yang terdampak frontage road. 

Pihaknya meminta agar Pemkab Sidoarjo punya terget yang jelas dan terukur. PKB juga menyarankan Pemkab Sidoarjo agar lebih maksimal dalam melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas pendidikan yang rusak dan tidak layak.