Rekam Jejak 2 Menteri Prabowo yang Kompak Sebut PT Gag Boleh Menambang Nikel di Raja Ampat

SURYA.co.id - Rekam jejak dua menteri Presiden Prabowo Subianto jadi sorotan karena menyatakan PT Gag boleh menambang nikel di Raja Ampat.

Mereka adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, tambang nikel di Pulau Gag saat ini dioperasikan oleh PT Gang Nikel (PT GN).

Luas Pulau Gag sendiri 6.300 kilometer persegi sehingga termasuk ke dalam pulau kecil.

Sedianya berdasarkan aturan Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 yang telah direvisi dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 pulau kecil dikecualikan untuk pengelolaan pertambangan.

Namun, PT GN telah dikecualikan dari aturan tersebut karena termasuk dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung sampai berakhirnya izin.

Baca juga: Sosok Anak Buah Menteri ESDM Bahlil yang Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Tidak Bermasalah

"Jadi dulu, di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pulau terbuka, tapi dikecualikan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004," ungkap Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (8/5/2025) dilansir siaran Kompas TV.

"Jadi intinya Perppu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka.

Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004," paparnya.

Menurut Hanif, semua perizinan kegiatan tambang oleh di Pulau Gag telah dipenuhi oleh PT GN.

Di antaranya izin usaha pertambangan (IUP), persetujuan lingkungan hingga izin untuk pinjam pakai.

"Karena ini sekali lagi kami sampaikan hampir seluruh area di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kawasan hutan termasuk PT GN ini.PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung," paparnya.

Sementara itu, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya dimiliki oleh PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Ia menjelaskan, ada beberapa izin pertambangan di wilayah Raja Ampat. 

Akan tetapi, saat ini hanya satu yang beroperasi yakni Kontrak Karya (KK) yang dimiliki PT Gag Nikel.

"Yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT Gag Nikel, ini yang punya adalah Antam, BUMN," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Dia menuturkan, PT Gag Nikel awalnya merupakan pemegang kontrak karya yang dimiliki oleh pihak asing pada periode 1997-1998.

Ketika pihak asing itu berhenti mengelola tambang, kemudian diambil alih oleh negara. Setelahnya, negara memberikan kontrak karya tersebut kepada PT Antam.

BUMN sektor pertambangan ini pun mendelegasikan pengelolaan tambang ke anak perusahaannya, PT Gag Nikel.

"Asing kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam tu anak perusahaannya siapa? PT Gag Nikel," jelas Bahlil.

Ia menuturkan, KK tersebut terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.

KK yang dimiliki PT Gag Nikel diterbitkan Kementerian ESDM pada 2017 dan kegiatan tambang mulai beroperasi pada 2018.

Sebelum beroperasi, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga telah tersedia sesuai prosedur.

Lantas, seperti apa rekam jejak mereka?

1. Hanif Faisol Nurofiq

Hanif Faisol Nurofiq lahir 21 Maret 1971.

Ia adalah seorang birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Pada tahun 1993, Hanif diangkat menjadi Staf Data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, ia diangkat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru. Pada tahun 1997, ia menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan. Tiga tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi kepala BKPH di Batulicin pada tahun 1999, salah satu pusat peredaran kayu terbesar di Kalimantan Selatan pada masa itu.[1]

Setelah itu, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada tahun 2000. Ia pindah Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu sebagai Kepala Seksi Pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007. Pada 2016, ia diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2023, Hanif diangkat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).[1]

Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengangkat Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih.[2] Di tahun yang sama, ia bergabung kedalam Partai Amanat Nasional

2. Bahlil Lahadalia

Bahlil Lahadalia lahir 7 Agustus 1976.

Ia adalah pengusaha Indonesia yang menjabat Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Indonesia Maju Jilid II Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahlil dilantik menjadi Menteri Investasi Indonesia pada 28 April 2021.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) periode 2015–2019.

Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company.

Di bidang politik, ia pernah menjadi anggota dari Partai Golongan Karya, tetapi telah berhenti pada 2009.

Ia mengenyam pendidikan di Maluku, dari SDN 1 Seram Timur hingga SMPN 1 Seram Timur sebelum pindah ke Fakfak, (tempat ayahnya berasal) untuk melanjutkan ke SMA YAPIS Fakfak.

Ia memutuskan untuk belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay di Jayapura, perguruan tinggi swasta lokal.

Namun, seperti yang diungkapkannya saat kuliah tamu di Universitas Brawijaya, ia lulus sangat terlambat di usia 26 tahun, karena pendidikannya terhenti akibat keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998.

Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua, hingga akhirnya menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Nasional Himpunan Mahasiswa Islam.

Pekerjaan pertamanya adalah sebagai penjual kue ketika dia masih remaja. Ia kemudian menjadi kondektur bus saat masih remaja, dan akhirnya menjadi sopir angkot saat duduk di bangku SMA.

Bertahun-tahun kemudian, setelah ia lulus dari Port Numbay, ia dipekerjakan sebagai pekerja di Sucofindo, sebuah perusahaan milik negara.

Bersama teman-temannya, ia kemudian mendirikan tiga perusahaan bernama PT Rifa Capital, PT Bersama Papua Unggul, dan PT Dwijati Sukses.

Dia memiliki PT Rifa Capital Holding Company dan 10 perusahaan lainnya, dan sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti.

Dia adalah mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.

Sebagai seorang pengusaha, pada suatu waktu, ia bertemu dengan Joko Widodo yang merupakan sesama pengusaha saat itu dan berteman dengannya.

Persahabatan yang mereka jalin sangat erat sampai-sampai Joko Widodo sendiri menganggapnya sebagai saudara.

Selama pemilihan umum presiden Indonesia 2019, Lahadalia mendukung Joko Widodo untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden.

Ia menjadi Direktur Direktorat Penggalang Pemilih Muda tim kampanye presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Berkarya.

Atas kiprahnya untuk kampanye Joko Widodo dalam mempertahankan kepresidenannya, pada Oktober 2019, ia diangkat menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia dilantik sebagai menteri investasi pertama Indonesia pada 28 April 2021, setelah pembentukan Kementerian Investasi.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id