Rekam Jejak 2 Menteri Prabowo yang Kompak Sebut PT Gag Boleh Menambang Nikel di Raja Ampat

"Yang beroperasi sekarang itu hanya satu, yaitu PT Gag Nikel, ini yang punya adalah Antam, BUMN," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Dia menuturkan, PT Gag Nikel awalnya merupakan pemegang kontrak karya yang dimiliki oleh pihak asing pada periode 1997-1998.

Ketika pihak asing itu berhenti mengelola tambang, kemudian diambil alih oleh negara. Setelahnya, negara memberikan kontrak karya tersebut kepada PT Antam.

BUMN sektor pertambangan ini pun mendelegasikan pengelolaan tambang ke anak perusahaannya, PT Gag Nikel.

"Asing kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam. PT Antam tu anak perusahaannya siapa? PT Gag Nikel," jelas Bahlil.

Ia menuturkan, KK tersebut terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.

KK yang dimiliki PT Gag Nikel diterbitkan Kementerian ESDM pada 2017 dan kegiatan tambang mulai beroperasi pada 2018.

Sebelum beroperasi, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) juga telah tersedia sesuai prosedur.

Lantas, seperti apa rekam jejak mereka?

1. Hanif Faisol Nurofiq

Hanif Faisol Nurofiq lahir 21 Maret 1971.

Ia adalah seorang birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Pada tahun 1993, Hanif diangkat menjadi Staf Data di Kalimantan Selatan. Dua tahun kemudian, ia diangkat sebagai Kepala Resort Pemangkuan Hutan di Pulau Laut Utara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Baru. Pada tahun 1997, ia menjadi Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Sungai Kupang di Kalimantan Selatan. Tiga tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi kepala BKPH di Batulicin pada tahun 1999, salah satu pusat peredaran kayu terbesar di Kalimantan Selatan pada masa itu.[1]

Setelah itu, Hanif menjadi Kepala Urusan Peredaran Hasil Hutan di Cabang Dinas Kehutanan Sungai Kupang pada tahun 2000. Ia pindah Kabupaten Kota Baru ke Tanah Bumbu sebagai Kepala Seksi Pemasaran hasil hutan di Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2007. Pada 2016, ia diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 2023, Hanif diangkat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).[1]

Pada 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengangkat Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Kabinet Merah Putih.[2] Di tahun yang sama, ia bergabung kedalam Partai Amanat Nasional

2. Bahlil Lahadalia