Daftar 11 Pejabat Dinas Pemkot Surabaya yang Dirotasi Wali Kota Eri Cahyadi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan rotasi besar-besaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Sabtu (31/5/2025). 

Ada 11 nama kepala dinas yang mendapat kepercayaan posisi baru pada proses rotasi tersebut. 

Berlangsung di Pemkot Surabaya, 3 nama kepala dinas digeser menempati posisi asisten yakni Dewi Soeriyawati sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, M Fikser sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Anna Fajriatin sebagai Asisten Administrasi Umum. 

Baca juga: Breaking News - Wali Kota Eri Cahyadi Rotasi Ikhsan Jadi Inspektur Surabaya, Posisi Sekda Kosong

Kemudian, Ikhsan yang sebelumnya menjabat Sekda Kota Surabaya, dipercaya di posisi Inspektur. 

Selain keempat posisi tersebut, ada 7 nama yang dipercaya mengisi jabatan baru. Berikut daftar lengkapnya.

11 Pejabat Dinas Pemkot Surabaya Mengalami Rotasi:

1. Ikhsan dari Sekretaris Daerah menjadi Inspektur Kota Surabaya 
2. Dewi Soeriyawati dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. M Fikser dari Kepala Satpol Pamong Praja menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Anna Fajriatin dari Kepala Dinas Sosial menjadi Asisten Administrasi Umum
5. R Rachmad Basari dari Inspektur Kota Surabaya menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
6. Febrina Kusumawati dari Kepala Badan Pendapatan Daerah menjadi Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag)
7. Achmad Zaini dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP)
8. Mia Santi Dewi dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
9. Agus Hebi Djuniantoro dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker)
10. Irvan Widyanto dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
11. Tundjung Iswandaru dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan masing-masing pejabat dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi atau Cak Eri. 

Selain para kepala dinas tersebut, Wali Kota Cak Eri juga melantik 223 pejabat dari berbagai Perangkat Daerah (PD).

Cak Eri menjelaskan, bahwa rotasi jabatan sebagai bagian dari pengembangan diri Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dengan menempati posisi baru, maka akan ada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

"Saya pernah menyampaikan bahwa jabatan itu tidak boleh terlalu lama. Cukup 2 tahun, maksimal 2,5 tahun, harus bisa berpindah kepada jabatan yang lainnya,” ujar Cak Eri.

Dengan merasakan tantangan di berbagai posisi, maka wawasan dan kemampuan analisis akan berkembang secara menyeluruh. Pejabat yang bersangkutan dapat menyelesaikan masalah yang kompleks.

Selain itu, proses rotasi juga tidak lepas dari merit sistem yang dilakukan pihaknya selama ini. Mempertimbangkan kualitas kerja dan kualifikasi keahlian, Wali Kota lantas memberikan penilaian. 

Selain itu, sebanyak 55 di antaranya adalah pejabat yang naik jabatan berdasarkan proposal yang diajukan. Sedangkan sisanya mengalami rotasi sesuai hasil asesmen. 

"Sebanyak 55 pejabat ini adalah orang yang naik menggeser yang lainnya berdasarkan proposal yang masuk,” kata Cak Eri.

Untuk melakukan penilaian, pihaknya juga melibatkan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). 

Melalui kompetensi, pengalaman dan evaluasi mendalam, ASN di posisi teknis harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. 

Sedangkan untuk posisi manajerial, dibutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

"Kalau dia di pelaksana teknis seperti Eselon III Kabid-kabidnya, maka harus orang yang tahu (teknis) ilmunya. Kalau dia manajerial, maka dibutuhkan sekolah pasca sarjana untuk S2, sampai dia doktor,” terang Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Universitas Airlangga (Unair) ini. 

Selain itu, pihaknya tidak ingin rotasi serumpun (tour of duty) disikapi secara berlebihan. 

Sebab, menurut Cak Eri, ASN yang telah menduduki posisi lebih dari 2 tahun cenderung berada di zona nyaman. 

Apabila ASN berada di zona tersebut, maka cenderung tidak melakukan inovasi yang berakibat menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Karenanya, dengan rotasi tersebut maka para ASN dapat mengelola persoalan di lintas dinas.

Baginya, birokrasi adalah instrumen pelayanan masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. 

“Sekali lagi saya tegaskan, birokrasi bukan untuk kepentingan politik, tapi birokrasi untuk pelayanan publik,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. 

Pelantikan ini, sekaligus menjadi kali pertama Wali Kota Eri melakukan rotasi jabatan sejak dia dilantik sebagai Wali Kota Surabaya pada periode kedua pada Februari 2025 lalu. 

Meski belum 6 bulan dilantik sebagai Wali Kota Surabaya, proses rotasi tersebut telah seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Seluruh perubahan struktural telah memperoleh izin resmi dari instansi terkait. 

“Karena sekarang terkait dengan perubahan apa pun yang ada di pemerintahan, terkait struktural, maka harus mendapatkan izin dari BKN dan Kemendagri,” ungkap Cak Eri.