Gebrakan Direktur Perumda Panglungan Jombang, Lunasi Gaji Karyawan, Utang dan Perampingan Struktural

Selain itu, Agus juga ingin menyiapkan komoditas siap panen, agar perputaran uang bisa kembali terjadi di perumda itu

Penulis: Anggit Puji Widodo | Editor: Deddy Humana
Agrowisata Panglungan Wonosalam
DIREKTUR PERUMDA PANGLUNGAN - Pintu masuk menuju Kantor Perumda Perkebunan Panglungan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Direktur baru bakal fokus membayar gaji karyawan yang tertunggak dan bayar utang perusahaan. 

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Persoalan lama di Perumda Perkebunan Panglungan di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang bakal menjadi pekerjaan rumah bagi direktur yang baru, Agus Mujiono. 

Agus baru dikukuhkan menjadi Direktur Perumda Perkebunan Panglungan Wonosalam menggantikan pejabat sebelumnya yang terjerat kasus korupsi. 

Pengukuhan dilakukan di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (26/5/2025) dan menjadi pertanda dimulainya bersih-bersih di perusahaan pelat merah bermasalah itu. 

Dalam pernyataannya, Agus menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menuntaskan tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan sejak Januari 2025. "Untuk target awal kita menyelesaikan soal masalah gaji karyawan yang belum dibayar," kata Agus.

Selain itu, Agus juga ingin menyiapkan komoditas siap panen, agar perputaran uang bisa kembali terjadi di perumda itu.

"Komoditas yang siap panen segera kita panen, supaya perputaran uang berjalan lagi. Karena memang karyawan ini 4 bulan belum menerima gaji. Ada belasan karyawan yang memang belum gajian," katanya. 

Ia menjabarkan, untuk tanaman yang siap panen adalah cengkeh. "Kalau tanaman seperti cengkeh tidak segera ditanam, maka akan rusak jadi harus segera dipanen dan hasilnya segera dibayarkan kepada para karyawan," ia melanjutkan. 

Selain gaji karyawan yang belum dibayarkan perusahaan dari Januari 2025, Agus mengatakan, Perumda Perkebunan Panglungan juga masih punya kewajiban membayar utang.

Perusahaan juga fokus mengembalikan utang di Bank UMKM Jawa Timur, lantaran sebelumnya mengambil dana pinjaman bergulir sebesar Rp 1,5 miliar untuk budidaya porang.

"Kalau untuk gaji karyawan kita ambilkan dari dalam. Kalau untuk tunggakan utang,  tentu kita akan mengikuti proses hukum yang berjalan dulu, dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Saya juga harus menunggu hasil audit dari Inspektorat dan BPK. Saya tidak berani menggaransi setelahnya seperti apa," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, Perumda Perkebunan Panglungan ini harus kembali kepada tujuan bisnis.  Ia juga sedikit menyinggung terkait kondisi perusahaan yang memang sudah seharusnya dihidupkan kembali. 

"Yang terpenting sekarang menyelesaikan dua fokus, bagaimana pelaksanaan teknis dan non teknis di lapangan. Untuk non teknis lmungkin kita akan bekerja sama dengan OPD untuk menyelesaikan kontrak dengan pihak ketiga. Utang dan lain-lain biar nanti kita yang mengurus, kita juga fokus bagaimana rebuilding," jelasnya. 

"Jadi untuk kebun nanti dibangun jalan utama atau akses root, masuk ke dalam ada main root, dan ada collection root. Jadi ada blok bagian kopi ya kopi saja, kakao saja, atau cengkeh. Tujuannya agar kebun itu lebih efisien. Kemudian pengawasannya dan perawatannya mudah," bebernya. 

Selain akan mulai melakukan rebuilding, pihaknya mengaku akan melakukan perampingan tim di dalam. Karena ia melihat terlalu banyak yang bekerja di dalam kantor dan sedikit di lapangan. 

"Mungkin melakukan perampingan tim di dalam. Karena memang sudah tidak sehat. Jadi ibaratnya kalau kita menanam, ini sudah menanam seperti di atas meja, padahal seharusnya menanamkan di atas lahan," imbuhnya. 

Halaman
12
Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved