Desak Dedi Mulyadi Berhenti Kirim Siswa ke Barak, KPAI Mengaku Punya Alasan Kuat

SURYA.CO.ID – Program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan tajam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

KPAI secara tegas meminta program Dedi Mulyadi itu dihentikan sementara. 

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan program Dedi Mulyadi harus dievaluasi lebih dulu, terutama soal dampaknya terhadap anak-anak. 

“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra, Senin (26/5/2025) dikutip dari Kompas.com. 

Baca juga: Terima Banyak Kritik, Dedi Mulyadi Tetap Akan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Gelombang 2

Menurut KPAI, program Dedi Mulyadi berisiko melanggar hak anak. 

Jasra menyoroti penggunaan istilah “anak nakal” dalam surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi. Istilah tersebut dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi. Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak, yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus,” kata Jasra. 

KPAI juga menyoroti metode pelatihan di barak militer yang dianggap tidak ramah anak. 

Pelatihan bergaya militer tidak cocok diterapkan kepada anak-anak, karena pendekatannya sangat berbeda dengan dunia pendidikan. 

Ia menambahkan pentingnya pendekatan yang mengedepankan etika dalam berinteraksi dengan anak. 

“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah, itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” sambung dia. 

KPAI mengaku masih memantau dampak program tersebut, salah satunya lewat video yang beredar. 

Meski terlihat ada perubahan perilaku siswa, KPAI ingin memastikan efeknya benar-benar positif dan berkelanjutan. 

“Karena satu angkatan ini sudah jalan, kami ingin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini. Apakah ada dampak positif atau tidak,” ujar Jasra. 

“Yang baru kami pantau kan baru dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah, harapannya seperti itu. Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah, ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” pungkas dia.