Respons Dedi Mulyadi saat Ivan Gunawan Minta Ayu Ting Ting Dimasukkan Barak Militer: Takut Salah

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menunjukkan respons kocak saat disinggung oleh Ivan Gunawan terkait Ayu Ting Ting.

Hal ini berawal saat Ivan Gunawan meminta Dedi Mulyadi agar memasukkan Ayu Ting Ting ke dalam barak militer.

Dalam video yang diunggah di TikTok Ivan Gunawan dan viral di media sosial, tampak momen Ayu Ting Ting sedang menyantap makanan sambil menyaksikan drama Korea.

"Kang Dedi ini Ayu nih nonton drama Korea mulu nih Kang Dedi masukin ke barak Kang Dedi," ucap Ivan Gunawan dalam video yang diunggahnya di TikTok @igun31.

Pria yang disapa Igun itu juga menyampaikan kalau Ayu Ting Ting tidak mau makan dan sering tertawa sendiri sambil menonton drama Korea atau drakor.

Baca juga: Usai Bela Dedi Mulyadi dari Hercules, Mardigu Wowiek Kini Dukung ASN Malas Dimasukkan Barak Militer

"Dia udah mulai stres nih kang Dedi, angkut Kang Dedi masukin ke barak kang Dedi nih nonton drakor mulu nih," lanjut Igun.

Selain itu kata Igun, Ayu Ting Ting menurutnya malas mengobrol lantaran sedang asyik menyaksikan drama Korea.

"Kang Dedi masukin ke barak militer nih Kang Dedi," pinta Igun kepada Dedi Mulyadi.

Ayu Ting Ting hanya tersenyum saat rekannya sesama artis itu merekam momen dirinya dilaporkan ke Gubernur Jawa Barat. 

Unggahan video Ivan Gunawan yang melaporkan Ayu Ting Ting ke Dedi Mulyadi viral di media sosial bahkan hingga Rabu (14/5/2025) sudah ditonton 2,5 juta kali dan mendapat lebih dari 1,8 ribu komentar warganet.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga turut menanggapi video di TikTok Ivan Gunawan dan mengunggah ulang di Instagram dirinya. 

"Mau bilang siap meluncur, takut salah. Mau bilang gak siap juga salah. Kang Igun mah bisa aja," tulis Dedi melalui keterangan di Instagram @dedimulyadi71, Rabu (14/5/2025).

Sontak saja video itu juga mengundang reaksi warganet dengan berbagai komentarnya dan sebagian meminta agar Ayu Ting Ting dibawa ke KUA atau pelaminan.

Dilaporkan ke Komnas HAM

Sementara itu, Adhel Setiawan berani melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM.

Dia juga mengkritik keras kebijakan yang diinisiasi Dedi Mulyadi terkait mengirim siswa nakal ke barak militer.

Dia mengaku tak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan, dikutip SURYA.CO.ID dari tayangan Kompas TV.

Adhel mengungkapkan tiga alasan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Pertama, makna dari pendidikan.

Menurutnya, Dedi Mulyadi itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk."

"Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," pungkas Adhel Setiawan.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka, dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan."

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Dia merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?"

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga."

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan."

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya."

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang"

"Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai program Dedi Mulyadi ini telah melanggar HAM seoarang siswa.

Tak cuma Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak juga mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi. 

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan kritik terhadap program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi.

Program berkarakter ini ditujukan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal dengan mengirim mereka ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.

Anis menyebutkan bahwa program pendidikan militer ini dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai dengan kajian dan prinsip perlindungan anak.

"Dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC (Komite Hak Anak) yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dan diterapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," papar Anis.

"Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang tidak berdasar pada kajian," tambahnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id