Larangan Study Tour Dedi Mulyadi Semakin Meluas, Pemprov Jateng Pertimbangkan, Bakal Ikuti?

SURYA.co.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait larangan study tour sudah semakin meluas diikuti daerah lain.

Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mempertimbangkan adanya kebijakan tersebut.

Pemprov Jateng berencana untuk mengkaji ulang kebijakan yang melarang kegiatan karya wisata (study tour) di instansi pendidikan, khususnya di SMA, SMK, dan SLB negeri.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, mengungkapkan bahwa aturan terkait study tour akan dievaluasi dengan mempertimbangkan pro dan kontra yang ada.

Terlepas adanya faktor biaya yang terkadang memberatkan orangtua, kegiatan tersebut dinilai memiliki manfaat bagi pelajar.

"Memang ini masih tarik ulur untuk dikaji ulang," kata Yasin usai menghadiri Istighosah Harlah ke-79 NU, Halal bihalal, dan pelepasan calon jemaah haji tahun 2025 di Masjid Al Barokah Luboyo, Bumiayu, Kabupaten Pati, Senin (12/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: 2 Kebijakan Wali Kota Surabaya Cak Eri yang Mirip Gebrakan Dedi Mulyadi, Tegas Haramkan Study Tour

Menurutnya, kegiatan study tour memiliki nilai positif, di mana anak-anak dapat melakukan pembelajaran luar ruang dan mengenal daerah lain.

Selain itu, pelajar juga berkesempatan untuk mengetahui destinasi wisata di kota atau provinsi lain yang selama ini belum mereka ketahui.

Dalam proses pengkajian ini, Pemprov Jateng akan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Yasin menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Pemprov Jateng akan menyiapkan strategi-strategi untuk merumuskan kebijakan tersebut.

Salah satu contohnya adalah program edu-trip yang diinisiasi oleh Dishub dengan memanfaatkan layanan bus Trans Jateng di sepanjang koridor yang beroperasi.

Disporapar juga diharapkan dapat mengemas pariwisata berbasis edu-wisata berkolaborasi dengan Disdikbud.

Yasin menekankan bahwa kesiapan dan kelayakan armada bus harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun biro perjalanan wisata, untuk memastikan armada tersebut laik jalan.

"Study tour harus betul-betul memerhatikan keselamatan anak-anak," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika kegiatan study tour dilarang total, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi daerah, terutama di sektor pariwisata.