Berita Viral

Telanjur Adhel Setiawan Lapor Komnas HAM, Kementerian Justru Sebut Dedi Mulyadi Tak Melanggar HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan kebijakan Dedi Mulyadi memgirimkan siswa ke barak militer itu tak melanggar HAM. 

Editor: Musahadah
Youtube Kompas TV/Dok. Dedi Mulyadi
BARAK MILITER - Adhel Setiawan, wali murid (kiri) yang berani kritik dan laporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kanan), ke Komnas HAM, terkait kebijakan mengirim siswa ke barak militer. Terbaru, Kementerian HAM menyebut Dedi Mulyadi tak melanggar HAM. 

SURYA.CO.ID - Laporan wali murid bernama Adhel Setiawan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas kebijakannya mengirim siswa ke barak militer, diperkirakan akan sia-sia. 

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan kebijakan Dedi Mulyadi memgirimkan siswa ke barak militer itu tak melanggar HAM. 

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat setelah melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III Siliwangi, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk memastikan pelaksanaan program ini selaras dengan nilai-nilai HAM.

"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi," ungkap Hasbullah Fudail.

Baca juga: Kak Seto Acungi Jempol Dedi Mulyadi Usai Lihat Langsung Lokasi Pembinaan Siswa di Barak Militer

Ia menambahkan bahwa dalam pemantauan tersebut tidak ditemukan adanya praktik corporal punishment.

Sebelumnya Adhel Setiawan berani melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM atas kebijakannya mengirim siswa nakal ke barak militer.

Dia mengaku tak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan, dikutip SURYA.CO.ID dari tayangan Kompas TV.

Adhel mengungkapkan tiga alasan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Pertama, makna dari pendidikan.

Menurutnya, Dedi Mulyadi itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved